Beny menambahkan untuk kewenangan perizinan investasi semua berada di pemerintah kabupaten setempat. Pemerintah DIY memiliki peran dalam pengendalian tata ruang dan pemanfaatan ruang.

Menurutnya, pemerintah tidak anti-investasi, tetapi investasi yang masuk harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tata ruang yang ada di DIY.

“Tidak mungkin pergerakan ekonomi tanpa didukung investasi. Tapi investasi yang memang sesuai dengan kebutuhan DIY," katanya lagi.

Beny berharap agar investor yang ingin berinvestasi di DIY dapat mengikuti prosedur yang berlaku dan memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Dia menambahkan sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Gunungkidul belum berkomunikasi langsung dengan Pemerintah DIY terkait beach club tersebut.

(*)