Padahal dia menilai tujuan dari desentralisasi politik ialah untuk mendekatkan jarak, kader partai politik yang merupakan putra derah dengan pemilihnya.

Bila calon kepala daerah bukan berasal dari daerah, tapi paling tidak sosok itu berasal dari partai politik. Namun yang terjadi saat ini bukan demikian. Kondisi ini dinilai semakin membahayakan praktik demokrasi di Indonesia.

"Rakyat nanti dalam pilkada di Jateng terutama, akan memilih calon yang dipilihkan oleh elite, yang belum tentu juga sejalan dengan kepentingan elite lokal maupun masyarakat. Yang sudah pasti tidak selalu berbanding lurus dengan kepentingan masyarakat lokal," ungkapnya.

(Kompas.com)