Sementara itu, Ketua Bawaslu Boyolali, Widodo menerangkan pada pemilu 2024, Boyolali menjadi kabupaten terbanyak yang menyelenggarakan PSU. 

Total ada 6 TPS yang diminta Bawaslu untuk PSU.

Angka ini meningkat pesat dibanding pemilu 2019 hanya ada satu kasus PSU. 

"Kemudian ada juga dugaan pelanggaran netralitas dan sebagainya. Dan pada 2024 itu laporan ke kami juga banyak, temuan juga banyak," jelasnya. 

Bawaslu pun melakukan antisipasi dengan sosialisasi dan memperkuat pengawas partisipatif bagi masyarakat desa dan kelurahan. 

Selain itu, pihaknya meminta KPU untuk profesional termasuk dalam pembekalan bagi penyelenggara pemilu di tingkat bawah. 

Kepala Badan Kesbangpol Boyolali, Arif Budiman Noeryanto menegaskan pemkab telah mendeklarasikan netralitas ASN sejak 2023. 

SK bupati terkait netralitas ASN itu masih berlaku hingga saat ini. 

"Kemudian satgas netralitas tetap kami jalankan nanti ada di desk pemilu dan desk ini dinilai penting dalam mengawal pemilukada," tandasnya.

(*)