TRIBUNAOLO.COM, SEMARANG - Polda Jawa Tengah (Jateng) merespons soal eks Kapolda Jateng  Ahmad Luthfi maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jateng 2024.

Diketahui Ahmad Luthfi jelang masa pensiunnya memilih untuk terjun dalam dunia politik.

Dia berkompetisi di Pilgub Jateng diusung koalisi gemuk 9 parpol bersama petahana Wakil Gubernur Taj Yasin. 

Baca juga: Ahmad Luthfi Mulai Blusukan ke Daerah, Temui Emak-emak Senam di Manisrenggo Klaten Jateng 

Sebelumnya, Ahmad Luthfi menjabat Kapolda Jateng selama hampir 4 tahun.

"(Terkait mantan kapolda jateng maju pilgub) Kami sudah tekankan akan netral selama pilkada 2024," jelas Kabid Humas Polda Jawa Tengah  Kombes Artanto, di Kota Semarang, Kamis (5/9/2024).

Dia mengatakan, Kapolda Jateng Irjen Ribut Hari Wibowo telah menekankan kepada para anggota untuk berpedoman pada peraturan yang ada yakni Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Aturan Kapolda Jateng, Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Baca juga: Andika-Hendrar dan Luthfi-Yasin Belum Penuhi Syarat Administrasi Pilkada Jateng, Ini Penjelasan KPU

"Oleh karena itu, langkah pengamanan ini kita harus netral. Garisnya seperti itu sudah jelas dan kita harus patuh kepada pimpinan," ungkapnya.

Beberapa waktu terakhir Irjen Ribut juga berkeliling ke beberapa Polres di wilayahnya.

Pertemuan itu di antaranya dilakukan di Polrestabes Semarang yang dilakukan secara tertutup, Selasa (3/9/2024).

"Kapolda dalam pertemuan itu mengingatkan ke anggota jangan sampai salah dalam berbuat. Misal tidak netral nanti kena sanski cukup keras," imbuh Artanto.

Baca juga: Ahmad Luthfi Mulai Blusukan ke Daerah, Temui Emak-emak Senam di Manisrenggo Klaten Jateng 

Di sisi lain, Bawaslu Jawa Tengah mewaspadai potensi penyalahgunaan kekuasan (abuse of power) selama Pilkada 2024.  

Salah satu yang jadi kewaspadaan Bawaslu adalah netralitas aparat kepolisian.

Koordinator Divisi Humas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah, Sosiawan, mengatakan lembaganya akan melakukan pengawasan secara khusus terhadap para calon pasangan kepala daerah di Pilkada Jawa Tengah yang berasal dari trah dinasti.

Pengawasan secara khusus tersebut di antaranya adalah potensi terjadinya abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan.