Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang Ma'ruf
TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Rapat Paripurna digelar di Gedung DPRD Sukoharjo pada Rabu (16/10/2024).
Tak hanya rapat paripurna, dalam kesempatan itu, digelar pula pelantikan terhadap pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukoharjo untuk periode 2024-2029.
Adapun Nurjayanto, kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Sukoharjo.
Sedangkan untuk wakil ketua DPRD bakal dijabat oleh 3 orang.
Antara lain Joko Nugroho (Gerindra), Sardjono (Golkar), dan Sigid Budi Raharjo (PKS).
Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua Sementara, Nurjayanto.
Nampak hadir Plt Bupati Sukoharjo, Agus Santosa, pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), calon bupati dan wakil bupati, Etik Suryani-Eko Sapto Purnomo.
Adapun proses pengucapan sumpah janji dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Muhammad Ikhsan Fathoni.
Dalam kesempatan itu, Nurjayanto sebagai ketua sementara menjelaskan rapat Paripurna ini mengacu pada Pasal 165 ayat (4) danayat (5) UU Nomor23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU.
"Selanjutnya marilah bersama-sama kita masuki acara inti Rapat Paripurna yakni pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD Sukoharjo Masa Jabatan 2024-2029," kata Nurjayanto, Rabu (16/10/2024).
Terpisah, Plt Bupati Sukoharjo, Agus Santosa memberikan pesan kepada pimpinan baru di DPRD Sukoharjo jateng.
Baca juga: Modus Wanita Pelaku Gendam di Sukoharjo : Pura-pura Beli, Berujung Sikat Uang hingga HP Penjual
"Saya percaya dengan kehadiran pimpinan yang baru, DPRD Sukoharjo akan semakin kokoh dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga legislatif daerah," kata Agus saat ditemui TribunSolo.com, Rabu (16/10/2024).
Menurutnya, sebagai lembaga legislatif, memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan daerah.
"DPRD bukan hanya sekadar mitra eksekutif, tetapi juga sebagai penyeimbang yang kritis dalam mengawasi jalannya pemerintahan," terangnya.