Catur mengungkapkan bahwa ia telah bekerja di perusahaan tersebut sejak tahun 2001, namun baru kali ini mengalami perlakuan yang menurutnya sangat tidak adil.

“Saya sudah 24 tahun bekerja di perusahaan itu. Tapi baru sekarang saya digaji hanya Rp 15 ribu sebulan,” ujarnya saat ditemui wartawan, Jumat (2/5/2025).

Menurut Catur, dirinya hanya masuk kerja dua hari dalam sebulan dan dibayar sesuai hari masuk. Setelah dipotong iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, sisa yang ditransfer ke rekeningnya hanya Rp 15 ribu.

Baca juga: Peringatan May Day 2025, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo Apresiasi Buruh dan Kecam Aksi Anarkis

“Gaji dua hari langsung dipotong BPJS, sisanya cuma segitu,” jelasnya.

Selain itu, ia juga mengeluhkan ketidakjelasan status kerja serta perubahan jadwal kerja sepihak dari perusahaan, yang berdampak langsung pada pemotongan gaji.

“Tanpa ada kesepakatan, jadwal kerja kami diubah sepihak. Akhirnya gaji kami dihitung hanya berdasarkan jumlah hari masuk kerja,” kata Catur.

Catur dan rekan-rekan buruh lainnya meminta perusahaan membayar kekurangan gaji secara adil dan sesuai kesepakatan.

“Kalau kami kerja 18 hari, ya digaji 18 hari. Jangan asal ubah,” tambahnya.

Upaya hukum pun telah dilakukan. Catur menyebut, mereka sudah memenangkan gugatan hingga tingkat Mahkamah Agung, yang memerintahkan perusahaan membayar kekurangan gaji buruh.

“Kami menang di pengadilan, dari PHI Semarang hingga MA. Tapi sampai sekarang perusahaan belum membayar hak kami,” ujarnya.

Catur berharap perusahaan segera menyelesaikan persoalan ini secara adil.

“Kalau memang tidak ingin mempekerjakan kami lagi, silakan PHK sesuai prosedur. Jangan menggantung seperti ini. Kami butuh kepastian,” tegasnya. (*)