Klaten Bersinar
Selamat Datang di Klaten Bersinar

Penerapan Royalti Lagu Tempat Hiburan

Pihak LMKN Tanggapi Soal Tuntutan Dibubarkan di Solo: Kami Kerja Berdasarkan Perintah Undang-Undang

Mereka menuntut Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk dibubarkan buntut dari kisruh royalti lagu.

Tribun Solo / Ahmad Syarifudin
TUNTUT LMKN BUBAR - Sejumlah pegiat industri kreatif yang tergabung dalam Harmoni Hukum Surakarta mendatangi DPRD Surakarta, Jumat (22/8/2025). Mereka menuntut Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk dibubarkan buntut dari kisruh yang terjadi. 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Sejumlah pegiat industri kreatif yang tergabung dalam Harmoni Hukum Surakarta menuntut Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk dibubarkan buntut dari kisruh yang terjadi belakangan.

Pelaksana Harian Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Fahrurrozi atau yang lebih dikenal Mr. Jepank menegaskan bahwa pihaknya bekerja berdasarkan perintah undang-undang.

“Saya kerja berdasarkan perintah pusat kan ini undang-undang,” jelasnya saat dihubungi Jumat (22/8/2025)

Baca juga: Buntut Kisruh Royalti Lagu, Sejumlah Pegiat Industri Kreatif di Solo Tuntut LMKN Dibubarkan

Pihaknya telah melakukan berbagai upaya sosialisasi. Terakhir pihaknya menyelenggarakan sosialisasi di Gedung Djoeang 45, Jumat (8/8/2025) lalu.

Setelah acara itu, menurutnya sejumlah pengusaha hotel dan restoran secara sukarela melakukan pembayaran. Para pengusaha tersebut berkonsultasi dengannya agar pembayaran dilakukan dengan benar.

“Sosialisasi ada yang paham dan yang sudah bayar. Mereka telpon saya semua,” terangnya.

Ia juga menepis kabar adanya penagihan apalagi ke pengusaha-pengusaha kecil yang memutar lagu. Ia hanya menjalankan fungsi sosialisasi.

“Saya enggak pernah nagih. Bayar juga langsung ke rekening LMKN. Bukan ke rekening saya,” tuturnya.

Saat ini Undang-Undang Hak Cipta sedang dalam proses revisi. Selama dua bulan DPR RI meminta agar penagihan dihentikan.

Sebagai salah satu musisi, Fahrurrozi masih sepakat dengan aturan yang telah berjalan. Aturan tarif royalti tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: HKI.2.0T.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan Produk Terkait Musik dan Lagu.

Di Pasal 1 ayat (4) Tarif Royalti bagi Konser Musik dengan penjualan tiket dihitung berdasarkan hasil kotor penjualan tiket (gross ticket box) dikali 2 persen (dua persen) ditambah dengan tiket yang digratiskan (complimentary ticket) dikali 1 % (satu persen);

Lalu ayat (5) Tarif Royalti bagi Konser Musik gratis dihitung berdasarkan biaya produksi musik (music production cost) dikali 2 % (dua persen).

“Ya kalau saya sebagai musisi 2?ri biaya produksi dan 2?ri biaya tiket itu sudah pas kalau saya,” terangnya.

Baca juga: Pertunjukan Musik Jalanan Solo Is Solo Ditagih Royalti, Penyelenggara Bingung: Lagu Karya Band Lokal

TUNTUT LMKN BUBAR - Sejumlah pegiat industri kreatif yang tergabung dalam Harmoni Hukum Surakarta mendatangi DPRD Surakarta, Jumat (22/8/2025). Mereka menuntut Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk dibubarkan buntut dari kisruh yang terjadi.
TUNTUT LMKN BUBAR - Sejumlah pegiat industri kreatif yang tergabung dalam Harmoni Hukum Surakarta mendatangi DPRD Surakarta, Jumat (22/8/2025). Mereka menuntut Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk dibubarkan buntut dari kisruh yang terjadi. (TribunSolo.com/Ahmad Syarifudin)

Sejumlah Pegiat Industri Kreatif di Solo Tuntut LMKN Dibubarkan

Sumber: TribunSolo.com
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved