Dana Desa Menyusut, Desa di Sukoharjo Andalkan PAD dan Pangkas Program

Ringkasan Berita:

• Pagu dana desa di Kabupaten Sukoharjo tahun 2026 turun signifikan hingga 60–80 persen dibanding 2025.
• Penurunan dana desa berdampak pada pembangunan. 
• Sejumlah desa menyiapkan antisipasi. Desa Pranan mengoptimalkan BUMDes untuk menambah PAD, sementara Desa Wonorejo terpaksa membatalkan banyak program infrastruktur dan pemberdayaan akibat dana desa 2026 yang turun dari Rp1,4 miliar menjadi sekitar Rp300 juta.

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang Ma'ruf

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Pagu penerimaan dana desa di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunannya mencapai 60 hingga 80 persen dari total dana desa yang diterima masing-masing desa pada 2025.

Pada 2025 lalu, setiap desa di Sukoharjo menerima dana desa di kisaran Rp800 juta hingga Rp1 miliar.

Namun, berbeda pada tahun 2026, nominal tersebut menyusut drastis.

Berdasarkan data yang diterima TribunSolo.com, penurunan paling tajam dialami Desa Cemani, Kecamatan Grogol.

Pada 2025, Desa Cemani tercatat sebagai penerima dana desa tertinggi di Sukoharjo dengan nilai lebih dari Rp2 miliar.

Sementara pada 2026, desa tersebut hanya menerima dana desa sebesar Rp373 juta.

Artinya, terjadi penurunan hingga sekitar 82 persen dibandingkan tahun lalu.

Penurunan dana desa juga dirasakan Desa Pranan.

Kepala Desa Pranan, Sarjanto, mengatakan pada 2025 desanya menerima dana desa sebesar Rp903 juta.

Namun pada 2026, jumlah tersebut turun menjadi Rp831 juta dan masih harus dikurangi alokasi pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebesar Rp500 juta.

“Sehingga dana yang bisa dikelola desa tinggal sekitar Rp331 juta. Turunnya lumayan signifikan,” kata Sarjanto, Senin (12/1/2026).

Ia mengungkapkan keterbatasan anggaran tersebut bakal berpengaruh terhadap pembangunan desa.

Pasalnya, dana Rp331 juta itu sudah memiliki petunjuk penggunaan dari pemerintah pusat untuk program prioritas, sehingga tidak dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur umum.

“Untuk infrastruktur otomatis tidak kebagian, kecuali yang berkaitan dengan kewajiban seperti padat karya tunai (PKT). Jadi kami hanya melaksanakan kegiatan yang benar-benar prioritas,” jelasnya.

Meski demikian, Sarjanto menyebut dampak penurunan dana desa di Pranan tidak terlalu signifikan.

Baca juga: Belum Ada Tersangka, Kasus Penyelewengan Dana Desa Jeruk Boyolali Masih Tahap Penyelidikan

Menurutnya, sebagian besar infrastruktur desa telah dibangun dalam tujuh tahun terakhir.

“Alhamdulillah, infrastruktur di Desa Pranan sudah relatif tercukupi. Dengan efisiensi anggaran ini tidak terlalu berdampak besar,” ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Desa Pranan telah menyiapkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PAD).

Beberapa unit usaha telah berjalan, seperti dapur SPPG, layanan internet desa dengan lebih dari 350 sambungan rumah, serta rencana peluncuran pasar desa pada 2026.

“Semua itu kami siapkan untuk menambah PAD desa,” tambahnya.

Terpaksa Batalkan Program

Sementara itu, hal serupa juga dirasakan oleh Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Polokarto, Yusuf Aziz Rahma.

Ia mengungkapkan dana desa yang diterima Wonorejo pada 2026 turun drastis dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2025, Desa Wonorejo menerima dana desa sekitar Rp1,4 miliar, terdiri dari dana desa Rp1,2 miliar dan alokasi kinerja Rp200 juta.

Namun pada 2026, desa tersebut hanya menerima dana desa sekitar Rp300 juta.

“Banyak program desa yang terpaksa dicancel tahun ini. Sebagian besar infrastruktur publik dan pertanian. Pembangunan infrastruktur akan melambat karena tidak ada plot anggarannya, belum lagi program pemberdayaan masyarakat yang sudah dirancang sejak tahun lalu,” ujar Yusuf.

Penurunan dana desa tidak hanya terjadi di Sukoharjo, melainkan dialami seluruh desa di Indonesia.

Hal ini disebabkan adanya penurunan total anggaran dana desa dari sekitar Rp70 triliun pada 2025 menjadi Rp60 triliun pada 2026. (*)