Klaten Bersinar
Selamat Datang di Klaten Bersinar

Makan Bergizi Gratis di Solo

SD Muhammadiyah 1 Ketelan Solo Tolak Program Makan Bergizi Gratis, Dapat Dukungan Penuh Wali Murid

SD Muhammadiyah 1 Ketelan Solo secara terbuka menolak tawaran program Makan Bergizi Gratis (MBG)

TribunSolo.com/Ahmad Syarifudin
MBG DI SOLO - Ilustrasi program Makan Bergizi Gratis di Solo, beberapa waktu lalu. SD Muhammadiyah 1 Ketelan Solo secara terbuka menolak tawaran program Makan Bergizi Gratis yang diajukan oleh salah satu Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) di Kota Bengawan. 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Andreas Chris

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - SD Muhammadiyah 1 Ketelan Solo secara terbuka menolak tawaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diajukan oleh salah satu Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) di Kota Bengawan.

Penolakan tersebut tidak hanya datang dari pihak sekolah, tetapi juga mendapat dukungan penuh dari para wali murid.

Mereka kompak menyatakan ketidaksepakatannya saat sekolah ditawarkan menjadi penerima program MBG.

Menurut Humas SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Dwi Jatmiko, penolakan tersebut memiliki dasar yang kuat.

Sekolah telah menjalankan program dapur sehat ramah anak sejak tahun 2015, yang dinilai sudah memenuhi kebutuhan gizi siswa secara mandiri.

"Sejak 2015 kita sudah memiliki pelopor dapur sehat ramah anak. Sekolah sebenarnya menerima, tetapi kami akan survei dulu setuju atau tidak setuju. Dari Dinas Pendidikan juga sudah menyatakan kalau ini dipending. Mengapa ini sudah 10 tahun aparat datang ke sekolah, itu kan tidak elok. Kepala sekolah kami nanti juga akan ke Jakarta untuk membahas ini," ujar Dwi Jatmiko, Sabtu (27/9/2025).

MBG DI SOLO - Ilustrasi program Makan Bergizi Gratis di Solo, beberapa waktu lalu. SD Muhammadiyah 1 Ketelan Solo secara terbuka menolak tawaran program Makan Bergizi Gratis yang diajukan oleh salah satu Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) di Kota Bengawan.
MBG DI SOLO - Ilustrasi program Makan Bergizi Gratis di Solo, beberapa waktu lalu. SD Muhammadiyah 1 Ketelan Solo secara terbuka menolak tawaran program Makan Bergizi Gratis yang diajukan oleh salah satu Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) di Kota Bengawan. (TribunSolo.com/Ahmad Syarifudin)

Dwi menambahkan, selama satu dekade pelaksanaan program dapur sehat ramah anak, sekolah tidak pernah mengalami kendala.

Program tersebut juga telah mendapat persetujuan dari para orang tua siswa.

Ia menyarankan agar program MBG dialihkan ke sekolah lain yang lebih membutuhkan, mengingat sistem dapur di SD Muhammadiyah 1 Ketelan sudah berjalan baik dan terkontrol.

"Yang dilakukan di sekolah itu tim dapur selalu bisa mengontrol dan harganya terjangkau untuk semua siswa baik yang sejahtera maupun pra sejahtera. Kalau nanti sampai ada kejadian (setelah MBG), siapa yang akan tanggung jawab kalau sampai ada keracunan. Intinya sekolah menolak itu siapa yang mau menjamin kalau ada keracunan," pungkasnya.

Dinas Pendidikan Kota Solo pun memutuskan untuk menunda pelaksanaan program MBG di SD Muhammadiyah 1 Ketelan, sambil menunggu hasil evaluasi dan koordinasi lebih lanjut.

Baca juga: Gara-Gara Isu Keracunan, Semua Dapur MBG di Boyolali Kini Diwacanakan Wajib Lapor ke Puskesmas

Pelaksanaan program MBG menuai sorotan besar.

Seperti diketahui, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang membuka opsi memperkarakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG terbukti lalai dalam menyajikan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga menyebabkan keracunan penerima MBG.

Keracunan MBG kembali terjadi.

Kali ini menimpa belasan siswa di Kecamatan Tapalang, Mamuju, Sulawesi Barat, yang diduga kuat disebabkan oleh saus kedaluwarsa yang dicampur dalam menu Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Terkait hal ini, Nanik memastikan bahwa penghentian operasional dapur SPPG adalah bagian dari evaluasi BGN.

Dia bilang, tidak hanya kasus di Sulbar saja, penghentian operasional sementara dapur SPPG juga dilakukan di semua dapur SPPG yang terindikasi menimbulkan masalah.

Penghentian itu dilakukan hingga investigasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan selesai dilakukan.

Untuk mengantisipasi kasus serupa berulang terjadi, BGN mengimbau agar dapur-dapur SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang dikeluarkan dari dinas kesehatan setempat.

(*)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved