Santer Bakal Pimpin PDIP Jateng, Eks Wali Kota Solo FX Rudy Enggan Jumawa : Tergantung Bu Mega!

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Andreas Chris Febrianto 

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Nama FX Hadi Rudyatmo kembali mencuat sebagai kandidat kuat Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah.

Meski gelombang dukungan mengalir dari berbagai daerah, termasuk Kota Solo, Rudy memilih merendah dan menegaskan bahwa penentuan jabatan sepenuhnya menjadi kewenangan Ketua Umum.

“Saya hanya menjalankan tugas sebagai Plt sesuai amanat partai dan mengutamakan kepentingan masyarakat,” tegas Rudy saat ditemui di sela acara DPC PDI-P Solo, Minggu (26/10/2025).

Eks Ketua DPC PDI-P Solo sekaligus mantan Wali Kota Solo itu saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah.

Namanya disebut-sebut bakal menggantikan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul sebagai orang nomor satu di tubuh partai banteng moncong putih tingkat provinsi.

Namun, Rudy menegaskan dirinya tidak pernah memikirkan soal jabatan.

Ia menyebut, sebagai kader partai, tugas utamanya adalah tunduk pada perintah Ketua Umum.

“Semua tergantung Ketua Umum. Karena nanti yang memutuskan itu Bu Megawati Soekarnoputri,” ujarnya.

Sembari berkelakar, Rudy bahkan menyebut siap jika diutus Ketua Umum untuk terjun ke sungai.

“Saya ini kader partai, diperintah Ketua Umum ke mana saja siap. Disuruh terjun ke sungai pun saya siap. Saya tidak pernah berpikir soal jabatan atau dukungan. Yang penting saya jalankan saja tugas saya di bawah arahan Ketua Umum,” pungkas Rudy.

Baca juga: Bursa Ketua DPD PDIP Jateng, FX Rudy dan Putri Puan Terkuat : Pengalaman di Solo vs Trah Soekarno

Seperti diketahui, sosok Rudy mencuat sebagai kandidat Ketua DPD PDIP Jawa Tengah dan bersaing dengan nama mentereng Jenderal (Purn) Andhika Perkasa.

FX Rudy dipastikan tidak masuk dalam daftar penjaringan calon Ketua DPC PDIP Solo untuk periode mendatang, setelah 25 tahun memimpin partai berlambang banteng di Kota Bengawan. 

Proses penjaringan calon Ketua DPC maupun DPD kini mengikuti Peraturan Partai (PP) Nomor 1 Tahun 2025 yang berlaku pasca kongres.

Dalam aturan baru tersebut, setiap tingkat PAC dan DPC diberikan dua slot pengusulan nama untuk jabatan ketua di tingkat provinsi.