Jokowi Kirim Karangan Bunga Atas Wafatnya Pakubuwono XIII, Dulu Berjasa Redam Konflik Keraton Solo

Ringkasan Berita:

• Ratusan karangan bunga duka cita membanjiri Keraton Surakarta usai wafatnya Sinuhun Pakubuwono XIII, termasuk dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wapres Gibran Rakabuming.
• Jokowi pernah menjadi penengah konflik internal Keraton pada 2012 antara PB XIII dan KGPH Tedjowulan yang berseteru sejak wafatnya PB XII pada 2004.
• Rekonsiliasi itu dianggap momen penting dalam upaya mengembalikan keharmonisan dan marwah Keraton Surakarta.

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Mardon Widiyanto

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Kabar duka meninggalnya Raja Keraton Kasunanan Surakara, Sinuhun Pakubuwono XIII, diiikuti oleh membanjirnya karangan bunga pada Minggu (2/11/2025).

Karangan bunga duka cita mulai berdatangan di Keraton Surakarta Hadiningrat itu dari sejumlah tokoh, salah satunya dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.

Pantauan TribunSolo.com, karangan bunga itu berdatangan sejak pukul 10.00 WIB.

Baca juga: Cara Keraton Solo Menunjuk Raja Baru, Setelah Pakubuwono XIII Mangkat

Ratusan karangan bunga mulai berdatangan secara bertahap.

Karangan bunga berisi ungkapan belasungkawa itu berasal dari berbagai tokoh.

Mulai dari akademisi, tokoh budaya hingga tokoh politik seperti Andika Perkasa.

Diketahui, karangan bunga Jokowi dan Wapres Gibran tiba di Keraton Surakarta Hadiningrat secara berbarengan pada pukul 14.43 WIB.

Jokowi Pernah jadi Penengah Konflik Keraton Solo

Upaya rekonsiliasi antara dua pihak yang berseteru di Keraton Kasunanan Surakarta menemukan titik terang pada 16 Mei 2012 di Hotel Grand Mahakam, Jakarta Selatan, dengan Wali Kota Solo kala itu, Joko Widodo, bertindak sebagai penengah.

Dua tokoh utama yang terlibat dalam pertemuan itu adalah Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan (SDISKS) Paku Buwono XIII dan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Panembahan Agung Tedjowulan.

Keduanya merupakan putra almarhum PB XII, yang wafat pada tahun 2004.

Menurut Jokowi, proses untuk mempertemukan dan merukunkan keduanya bukan hal yang muda

. Ia mengaku sudah berupaya melakukan mediasi selama delapan bulan hingga akhirnya tercapai kesepakatan damai.

“Saya sebagai Wali Kota Solo sudah berusaha memproses merukunkan beliau berdua ini selama delapan bulan. Kemarin akhirnya sudah ada kesepakatan dan kita amat berbahagia karena beliau berdua bisa rukun,” ujar Jokowi dalam pernyataannya kepada wartawan di kediaman Mooryati Soedibyo, Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (20/5/2012), dikutip dari arsip Kompas.com.

Jokowi, yang saat itu juga tengah maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menegaskan bahwa peran pemerintah dalam konflik internal Keraton hanya sebatas membantu menciptakan perdamaian.

Baca juga: Sosok Sri Susuhunan Pakubuwono XIII, Raja Keraton Solo yang Tutup Usia : Pernah Bekerja Kantoran

“Fungsi pemerintah cuma sebatas merukunkan. Selanjutnya manajemen keraton kita serahkan kepada kerabat dan abdi dalem agar bisa dikelola dengan baik. Mudah-mudahan tidak ada permasalahan lagi,” ujarnya.

Konflik internal di Keraton Surakarta sendiri bermula sejak wafatnya PB XII pada tahun 2004.

Raja terakhir dari garis keturunan langsung Kasunanan Surakarta itu meninggal dunia tanpa meninggalkan permaisuri maupun putra mahkota yang sah.

Kekosongan suksesi tersebut menimbulkan perpecahan di antara keluarga besar keraton dan para abdi dalem. Sebagian pihak mengusung putra tertua, KGPH Hangabehi, sebagai penerus tahta, sementara sebagian lainnya mendukung putra kelima, KGPH Tedjowulan.

Pertentangan tersebut berkembang menjadi dualisme kepemimpinan di tubuh Keraton Kasunanan Surakarta.

Selama lebih dari tujuh tahun, dua pihak sama-sama mengklaim legitimasi sebagai penerus sah tahta PB XII.

Baca juga: Keraton Solo Tutup Pasca sang Raja Pakubuwono XIII Wafat, Wisatawan Gagal Masuk Kori Kamandungan

Akibatnya, aktivitas pemerintahan adat dan budaya di keraton kerap terganggu, bahkan menimbulkan perpecahan di kalangan abdi dalem dan masyarakat pendukung.

Pertemuan rekonsiliasi yang dimediasi oleh Jokowi pada 2012 itu menjadi langkah penting dalam upaya menyatukan kembali dua kubu yang selama ini berseteru.

Kesepakatan damai tersebut diharapkan dapat mengembalikan marwah dan ketenangan di lingkungan Keraton Surakarta sebagai salah satu simbol budaya dan sejarah Jawa yang berpengaruh.

Meski begitu, perjalanan menuju kerukunan penuh antara kedua pihak tidak sepenuhnya mudah

 Setelah rekonsiliasi tersebut, dinamika internal keraton masih terus terjadi, namun momen di Hotel Grand Mahakam tetap dikenang sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah penyelesaian konflik internal Kasunanan Surakarta.

(*)