Pencairan Hibah Pemkot Rp 200 Juta Tertunda, Kerabat Keraton Solo Singgung Konflik Raja Kembar 2004

Ringkasan Berita:

• Hibah Pemkot Solo senilai Rp200 juta tertunda karena konflik penerus tahta Keraton Surakarta
• Dua pihak mengklaim sebagai Pakubuwono XIV: KGPAA Hamangkunegoro dan KGPH Hangabehi
• Pemkot menunggu kesepakatan internal keraton sebelum mencairkan hibah, meski anggaran tetap disiapkan hingga 2026

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNSOLO.COM, SOLO – Hibah Pemerintah Kota Solo senilai sekitar Rp 200 juta berpotensi tertunda akibat perselisihan mengenai penerus tahta Keraton Kasunanan Surakarta.

Ketua Eksekutif Lembaga Dewan Adat (LDA), KPH Eddy Wirabhumi, mengingat kembali konflik “raja kembar” yang pernah terjadi pada 2004 setelah wafatnya Pakubuwono XII.

“Ya wajar itu. Ya dulu juga begitu kalau ada dua ya bingung pemkot,” ujar Eddy saat dihubungi Minggu (23/11/2025).

Menjelang pemakaman Sinuhun Pakubuwono XIII, muncul dua versi mengenai penerus tahta.

Pada Rabu (5/11/2025), KGPAA Hamengkunegoro menyatakan dirinya sebagai Pakubuwono XIV di depan jenazah ayahnya sebelum diberangkatkan.

Beberapa hari kemudian, Kamis (13/11/2025), Lembaga Dewan Adat menobatkan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV dalam prosesi di Sasana Handrawina.

Sekretaris Daerah Kota Solo, Budi Murtono, menegaskan pihaknya tidak akan mencairkan hibah Rp 200 juta kepada keraton selama belum ada kesepakatan mengenai penerus tahta.

Menurutnya, harus ada satu pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut.

“Ya iya (belum bisa pencairan). Kita mau kepada siapa yang bertanggung jawab dana itu siapa. Iya penerima hibah harus membuat LPJ,” jelas Budi.

Budi menambahkan, Pemerintah Kota Solo setiap tahun menganggarkan dana hibah untuk Keraton Kasunanan Surakarta, termasuk pada 2025.

Namun, realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana masih perlu dicek.

“Hibah ke keraton masih ada. Sampai kemarin masih menganggarkan. Cuma belum cek realisasinya sudah berapa, terus pertanggungjawabannya gimana belum cek. Masih ada (tiap tahun),” katanya.

Tetap Masuk APBD

Budi memastikan anggaran hibah untuk keraton juga tetap dimasukkan dalam APBD 2026. 

Namun, pencairan akan menunggu kesepakatan internal mengenai siapa yang berhak menerima dana tersebut.

“Sementara masih kita anggarkan. Cuma nanti tahun depan pencairannya pihak keraton nanti siapa yang berhak menerima, kita nunggu,” tuturnya.

(*)