Klaten Bersinar
Selamat Datang di Klaten Bersinar

​Ibunda Presiden Jokowi Dijadwalkan Jadi Penduduk Solo Pertama yang Ikuti 'Coklit' Pilgub Jateng

Coklit dilakukan serentak secara nasional di propinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.

Penulis: Imam Saputro | Editor: Hanang Yuwono
Tribunnews.com/Ferdinand Waskita
Ibunda Jokowi, Sujiatmi Notomiharjo. 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Imam Saputro

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadwalkan tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih Pemilihan Gubernur dimulai 20 Januari sampai 18 Februari 2018.

Di Kota Solo , KPU Daerah Kota Solo merencanakan melakukan coklit pertama ke ibu Presiden Joko Widodo, Sudjiatmi Notomiharjo, di Banjarsari.

“Rencananya seperti itu, tapi kami masih menunggu persetujuan dari pihak bu Sudjiatmi Notomiharjo ,” kata Ketua KPUD Surakarta Agus Sulistyo, Kamis (18/1/2018).

Agus menjelaskan, coklit dimulai dengan datang ke rumah masyarakat.

Baca: Gelar Munaslub, Partai Hanura Kubu Sarifuddin Sudding Putuskan Pecat Oesman Sapta sebagai Ketum

Kemudian petugas mengutarakan maksud kedatangannya sebelum mengeluarkan data dan formulir yang harus diisi.

“Dasar yang digunakan petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) adalah daftar penduduk potensial pemilih (DP4) yang telah di sinkronisasi,” kata Agus.

Coklit dilakukan serentak secara nasional di propinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.

Pelaksanaan coklit hari pertama akan dilaksanakan 20 Januari 2018.

Baca: Naik Ojek Online, Angel Lelga Bukannya Dipuji Malah Dihujat Netter Gara-gara Ini

KPU Pusat membuat gerakan nasional KPU mencoklit di hari itu dan menargetkan 2 juta pemilih.

Rencananya gerakan itu juga akan dicatatkan di museum rekor dunia Indonesia (Muri).

Seluruh petugas PPDP, lanjut Agus, telah dibekali dengan bimbingan teknis agar maksimal dalam melakukan coklit.

 “Sebelumnya sudah ada bimbingan teknis mulai dari KPUD Kota Solo, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan

Suara (PPS) hingga seluruh  petugas PPDP,” terang Agus.

Pihaknya berharap masyarakat Solo juga berperan aktif.

“Jika nanti ada warga yang tidak tercatat diharapkan segera melapor,” tegas Agus.​ (*)
 

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved