Reuni 212 di Monas Jakarta
Mahfud MD Sebut Reuni 212 Bernuansa Politik dan Beberkan Alasannya Tak Mengikuti Reuni
Mahfud MD menegaskan sikapnya bahwa reuni 212 itu adalah aksi yang bernuansa politik.
Penulis: Fachri Sakti Nugroho | Editor: Fachri Sakti Nugroho
lihat foto
Mau hadir arau tidak, tak usah dikaitkan dgn iman.
Mau hadir ya saja, boleh. Mau tak hadir juga boleh.
Ini soal demokrasi, tak boleh ada yg memaksa atau melarang," imbuh Mahfud MD.
Tudingan adanya motif politik di reuni 212
Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menilai acara reuni akbar 212 tak terlepas dari unsur politik.
"Ya itu pasti," kata Hasto saat ditemui di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12/2018).
Sekertaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini bahkan menduga aksi reuni akbar 212 sebagai ajang kampanye terselubung oleh salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
"Namanya unsur-unsur politik bahkan itu menjadi kampanye terselubung pasangan calon tertentu," tambah Hasto.
Hasto menilai, jika kegiataan reuni dilakukan dengan merayakan jasa-jasa para tokoh pendiri bangsa serta organisasi umat Islam yang turut membangun bangsa Indonesia.
PDIP secara tegas akan ikut serta dan mendukung acara itu.
"Ya kalau kita bersama dengan mereka mereka yang ikut membangun Republik dengan Muhammadiyah yang dibangun 1912, Nahdlatul Ulama tahun 1926, PNI oleh Bung karno tahun 1927 serta TNI dan Polri sebagai pilar negara itu semuakan berbicara berbangsa dan bernegara," papar Hasto.
"Sehingga kita ikutin yang seperti itu ajalah yang secara natural sudah berkeringat bagi Republik ini," pungkasnya.
Jawaban panitia terkait tudingan adanya agenda politik di reuni 212
Ketua Media Center Persaudaraan Alumni (PA) 212 sekaligus panitia Reuni 212, Novel Bamukmin menjamin tak ada agenda politik di balik acara Reuni 212 yang digelar Minggu (30/11/2018).
Novel Bamukmin mengatakan jika memang diduga ada atribut atau ujaran berbau politik yang dibawa peserta Reuni 212, maka pihaknya siap menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).
