Update Sidang MK Pilpres 2019

Pengamat: 99,99 Persen Permohonan BPN Prabowo-Sandi soal Sengketa Pilpres akan Ditolak MK

Pakar Hukum Tata Negara mengatakan 99,99 persen permohonan BPN Prabowo-Sandiaga terkait sengketa hasil Pemilu 2019 akan ditolak MK.

Pengamat: 99,99 Persen Permohonan BPN Prabowo-Sandi soal Sengketa Pilpres akan Ditolak MK
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto seusai melayat ke kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin (3/6/2019). Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Kristiani Herrawati atau Ani Yudhoyono kepada Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, mengatakan 99,99 persen permohonan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga terkait sengketa hasil Pemilu 2019 akan ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya bisa mengatakan 99,99 persen permohonan itu akan ditolak," kata Refly Harun dalam diskusi Menakar Kapasitas Pembuktian MK, di Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

Dikutip TribunSolo.com dari Tribunnews.com, Refly Harun bisa mengatakan demikian bila Hakim MK mengedepankan dua paradigma, yaitu hitung-hitungan serta terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam sengketa Pilpres 2019.

Ia yakin betul hakim akan menolak permohonan kubu BPN bila dua pendekatan itu tetap digunakan dalam pembuktian suatu perkara.

"Kalau Pilpers sudah sampai ke MK dan paradigmanya masih dua paradigma awal yaitu paradigma hitung-hitungan dan pradigma TSM. Saya kira the game is over (selesai)," kata dia.

Hakim Mahkamah Konstitusi akan Dapat Pengamanan Khusus selama Sidang Sengketa Pilpres

Mantan Ketua Tim Antimafia Mahkamah Konstitusi 2014 ini menjelaskan keyakinannya itu.

Dalam paradigma hitung-hitungan, hakim pasti akan membutuhkan waktu cukup lama untuk memeriksa bukti yang dilampirkan pihak Pemohon.

Tenggat waktu selama 14 hari kerja dianggap tak cukup untuk menjabarkan 272 kontainer alat bukti yang disampaikan KPU, selaku Termohon.

"Kira-kira 14 hari bisa nggak menghitung ulangnya? Sembari mengecek keaslian dokumen itu, kan tidak bisa kemudian mengecek di tabel, kan keaslian dokumen juga harus dicek," ujarnya.

"Bukti yang signifikan untuk membuktikan bahwa mereka unggul."

Halaman
123
Editor: Noorchasanah Anastasia Wulandari
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved