Berita Klaten Terbaru

Honorer di Klaten Datangi DPRD, Usulkan soal Gaji sesuai UMK hingga Pengangkatan PNS

Honorer di Klaten mengajukan dua poin tuntutan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Honorer di Klaten Datangi DPRD, Usulkan soal Gaji sesuai UMK hingga Pengangkatan PNS
TRIBUNSOLO.COM/MARDON WIDIYANTO
Pertemuan Anggota Komisi IV DPRD dengan Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori di atas 35 tahun (GTKHNK 35+) Kabupaten Klaten di Kantor DPRD Kabupaten Klaten, Senin (17/2/2020). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Mardon Widiyanto

TRIBUNSOLO.COM, KLATEN - Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori usia di atas 35 tahun (GKTKHNK 35+) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Klaten, Senin (17/2/2020).

Humas 1 GKTKJNK 35+ Kabupaten Klaten, Jadid Supriyono mengatakan, kedatangan para guru dan tenaga honorer adalah untuk meminta dukungan kepada DPRD Klaten.

"Kami datang ke kantor DPRD Klaten untuk meminta dukungan kepada Pimpinan DPRD Klaten, GKTKJNK 35+ Kabupaten Klaten untuk ikut berpartisipasi dalam Rakornas GKTKJNK 35+ yang diselenggarakan di Jakarta pada 23 Maret 2020, " ucap Jadid.

Nadiem Makarim Sebut Dana BOS 50 Persennya untuk Guru Honorer, Simak Syarat yang Dibutuhkan

Jadid mengatakan forumnya akan membawa dua point yang akan diajukan Presiden Joko Widodo.

"Kami datang ke Rakornas, akan mengajukan dua poin untuk Presiden Joko Widodo," ujarnya.

Poin yang pertama berisi untuk memohon Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) yang isinya mengangkat Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori yang berusia di atas 35 tahun diangkat menjadi PNS tanpa tes.

Bakal Rakornas di Jakarta, Honorer Sukoharjo Bawa Tuntutan Usia di Atas 35 Tahun Bisa Ikut Tes CPNS

"Poin yang kedua adalah memohon kepada Pemerintah Pusat memberikan gaji kepada Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori yang berusia di bawah 35 tahun sesuai UMK melalui APBN," lanjutnya.

Sebelumnya Forum GKTHNK 35+ Provinsi Jawa Tengah sudah mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah Jawa Tengah dan DPRD Jawa Tengah.

Jadid berharap bisa mendapat dukungan dari DPRD Kabupaten Klaten dan Pemkab Klaten.

Penghapusan Status Honorer, Guru Honorer K2 Dibuat Galau Tunggu Kejelasan Status

"Harapan kami, kita bisa mendapat dukungan dari DPRD Kabupaten dan Pemkab Klaten dalam memperjuangkan dua poin ini ke Rakornas di Jakarta, esok," pungkasnya. (*)

Penulis: Mardon Widiyanto
Editor: Noorchasanah Anastasia Wulandari
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved