Breaking News:

Corona Tunda Pilkada Solo 2020

Pilkada 2020 Ditunda Akibat Pandemi Corona, Achmad Purnomo : Pokoknya Guyub Rukun Sekarang

Bakal Calon Wali Kota (Cawakot) Solo, Achmad Purnomo mengapresiasi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan DPR RI.

Penulis: Adi Surya Samodra | Editor: Agil Tri
TribunSolo.com/Adi Surya
Bakal Calon Wali Kota Solo yang saat ini masih menjabat Wakil Wali Kota Solo, Achmad Purnomo di kantor Tribun Solo, Klodran, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, Rabu (15/1/2020). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Adi Surya Samodra

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Bakal Calon Wali Kota (Cawakot) Solo, Achmad Purnomo mengapresiasi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan DPR RI.

Menurutnya, langkah untuk menunda tahapan Pilkada Serentak 2020 merupakan langkah terbaik saat ini.

Mengingat pandemi Corona belum juga mereda di Indonesia sampai sekarang.

BREAKING NEWS : Inilah Pengumuman Pertama Arab Saudi soal Haji 2020, Minta Jamaah Tunda Persiapan

Pandemi Corona, PDAM Kota Solo Bebaskan Denda Pelanggan Di Bulan April 2020

"Dalam keadaan seperti ini, saya kira semua memahami." Kata Purnomo, Rabu (31/4/2020).

"Termasuk saya yang ditugasi sebagai calon, saya memahami sepenuhnya," imbuhnya

Pasangan bakal calon Teguh Prakosa itu tetap akan menunggu instruksi resmi dari PDI Perjuangan atas keputusuan penundaan Pilkada Serentak 2020 ini.

Tiga Minggu Lakukan Lockdown, Italia Klaim Kurva Kasus Baru Corona Akhirnya Turun

Gegara Corona KPU Solo Tunda Pelantikan, 162 Orang Ini Harus Bersabar Jabat Anggota PPS Pilkada 2020

"Semua terserah partai yang menugaskan saya, saya tinggal melaksanakan saja, itu keputusan nasional," tutur Purnomo.

Keputusan rekomendasi partai banteng untuk Pilkada Solo 2020 sampai sekarang masih menyisakan tanya.

Gibran Rakabuming Raka, dan pasangan Purnomo-Teguh sampai saat ini masih menunggu kepastian keputusan tersebut.

Purnomo mengaku belum mendapat surat resmi partai terkait keputusan rekomendasi Pilkada Solo 2020.

Dia memahami, imbas dari Pandemi Corona ini juga akan mempengaruhi jadwal pengumuman rekomendasi dari PDI-P.

"Belum, saya tidak tahu, rekomendasi turun lewat partai, kemudian nanti akan disampaikan ke calon yang terpilih," aku dia.

"Kabarnya kalau mendapat rekomendasi, calon akan dipanggil ke Jakarta, tapi ini belum dipanggil, mungkin karena Corona," tambahnya.

Purnomo menyampaikan dirinya tidak masalah apabila tahapan Pilkada Serentak 2020 ditunda.

"Pilkada ditunda tidak apa-apa, pokoknya sekarang harus guyub rukun semuanya mencegah penyebaran Corona," tandasnya.

Dampak Pandemi Corona Pada Tahapan Pilkada

Dampak pandemi Corona ini juga berimbas pada badan pelaksana Pilkada seperti KPU dan Bawaslu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo memustukan menunda kegiatan pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pilkada Solo 2020.

Pelantikan PPS awalnya akan dilakukan pada Minggu (22/3/2020), namun karena wabah virus Corona ditunda.

Ketua KPU Solo Nurul Sutarti mengatakan pelaksanaan pelantikan PPS masih ada kemungkinan mundur melihat kondisi terkini yang tidak menguntungkan.

”Kami jadwalkan pelantikan bisa dilaksanakan Selasa (31/3/2020) mendatang,” kata Nurul kepada TribunSolo.com, Sabtu (21/3/2020).

Pelantikan akan dilaksanakan di tiap kecamatan untuk menghindari kerumunan massa yang berpotensi menyebarkan virus bernama ilmiah SARS-CoV-2 itu.

Di Kabupaten Sukoharjo, KPU Sukoharjo menonaktifkan PPK, PPS, dan THL per hari ini.

Tahapan Pilkada 2020 Ditunda Akibat Corona, KPU Sukoharjo Nonaktifkan PPK dan PPS per 1 April 2020

Diantaranya, tiga PPS tiap desa dikalikan 167 desa/kelurahan dengan total 501 PPS, lima PPK tiap kecamatan dikalikan 12 dengan total ada 60 PPK dan delapan THL sekretariat KPU Sukoharjo.

Penonaktifan tersebut sebagai imbas dari penundaan sejumlah tahapan Pilkada Serentak 2020 akibat pandemi Corona.

Ketua KPU Sukoharjo Nuril Huda mengatakan saat ini sudah tidak ada tahapan pilkada yang dijalankan, sehingga tidak ada output kinerja KPU dan petugas dibawahnya.

“Karena tidak ada output maka PPK, PPS dan THL sementara dinonaktifkan mulai 1 April, sampai batas yang belum ditentukan, sambil menunggu keputusan dari pemerintah pusat dan KPU RI,” kata Nuril, Selasa (31/3/2020).

Tak hanya KPU Sukoharjo, Bawaslu Sukoharjo juga menerapkan kebijakan serupa.

Menurut Ketua Bawaslu Sukoharjo, Bambang Muryanto, seluruh Panwascam dan pengawas desa/kelurahan juga dinonaktifkan sementara.

“Mulai hari ini panwascam dan pengawas desa/kelurahan juga dinonaktifkan sementara, sambil menunggu keputusan dari Bawaslu RI,” kata Bambang. (*)

Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved