Joko Sutopo Ancam Mundur dari Pencalonan Bupati Wonogiri Bila Pilkada Digelar Desember 2020

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, WONOGIRI -  Bakal Calon (Balon) Bupati Wonogiri, Joko Sutopo mengancam mundur dari pencalonan Pilkada Serentak 2020 bila tetap dilaksanakan pada Desember 2020 ini.

Bupati Wonogiri aktif itu mengatakan, pendapat itu muncul dari dirinya sendiri ditengah pandemi virus corona ini.

Pria yang akrab di sapa Jekek itu menjelaskan, awalnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri bersiap untuk melakukan lockdown pemerintahan.

• Penyebab Perut Mual saat Puasa dan Cara Mengatasinya, Apakah Berbahaya?

• 5 Fakta di Balik Rumor Meninggalnya Kim Jong Un, Ada Bukti yang Melemahkan Kabar Dirinya Meninggal

"Arti lockdown pemerintahan ini semua OPD di Wonogiri untuk semua aktivitasnya off dulu, semua anggaran kegiatan kita alihkan untuk penyelesaian pandemi Covid-19," kata Joko kepada TribunSolo.com, Minggu (26/4/2020).

Joko juga menyinggung bahwa  pembahasan terkait Pilkada di tengah Pandemi Covid-19 adalah hal yang tidak tepat.

Menurutnya, ini saat yang tidak tepat untuk membahas hal tersebut karena dampak corona ini sangat luar biasa baik dari segi kesehatan, ekonomi, dan sosial.

"Saat seperti ini, semestinya pemerintah tidak memikirkan Pilkada diselenggarakan di 9 Desember 2020," jelasnya.

"Kalau tetap digelar, saya pribadi berfikiran nuansanya tidak tepat, dan saya akan kirim surat ke DPP (PDI-P), untuk saya mengundurkan diri dari pencalonan," imbuhnya membeberkan.

Rencana pengunduran diri itu muncul dari inisiatif Joko yang tengah berjuang untuk menekan penyebaran virus corona di Kabupaten Wonogiri.

Meski saat ini, Joko menjadi Cabup Wonogiri yang paling kuat dalam memenangkan kontestasi Pilkada 2020.

Mengingat pria asal Jaten, Selogiri itu merupakan petahana yang memiliki elektabilitas cukup baik, dan partainya memiliki jumlah pendukung terbanyak di Wonogiri.

"Ini pendapat saya sebagai pribadi, setelah saya melihat menimbang terhadap situasi dan kondisi ini, yang sangat tidak normal," jelas dia.

"Jika kita bicara Pilkada maka kita akan bicara soal tahapan, bicara kampanye, maka pertanyaannya saat seperti ini apa yang mau kita kampanyekan," ucapnya.

Untuk saat ini, Joko masih menunggu keputusan dari KPU, apakah Pilkada jadi diselenggarakan pada bulan Desember.

Bila jadi, maka dia memperkirakan tahapan Pilkada yang akan diselenggarakan nanti tidak akan berjalan efektif.

"6 bulan sebelum pencoblosan ada masa pendaftaran, lalu diikuti tahapan selanjutnya," jelas dia.

"Dengan kondisi seperti ini, apakah nanti akan efektif," tandasnya. (*)