Ini Alasan Polres Sukoharjo Bubarkan Demo Buruh PT Tyfountek Indonesia

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ryantono Puji Santoso

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Pihak kepolisian terpaksa membubarkan aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan karyawan PT Tyfountex Indonesia didepan pabrik, Kamis (11/6/2020).

Bahkan, pihak kepolisian juga melakukan penyekatan di jalan Slamet Riyadi menuju Pabrik PT Tyfountex Indonesia yang terletak di Kecamatan Kartasura, Sukoharjo itu.

Menurut Kapolres Sukoharjo AKBP Bambang Yugo Pamungkas, pembubaran itu terpaksa dilakukan karena mengacu pada surat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sukoharjo pada Rabu (10/6/2020).

• Tuntut Pembayaran Gaji, Ratusan Karywan PT Tyfountex Demo, KSPN: Nilai Surat Kesepakatan Cacat

• Buruh PT Tyfontex Sukoharjo Hendak Gelar Unjuk Rasa, Polisi Minta Massa Bubar

"Gugus Tugas telah mengeluarkan surat rekomendasi terkait agar menyampaikan pendapat di muka umum tidak dalam bentuk kegiatan yang menjadi berkumpulnya massa," katanya.

"Itu berpedoman dari maklumat Kapolri tentang penanganan penyebaran Covid-19," imbuhnya membeberkan.

Selain itu, pembubaran aksi tersebut juga untuk mengantisipasi ada kluster penyabaran Covid-19 baru di Kabupaten Sukoharjo.

"Kita tidak ingin aksi tersebut nanti dapat menimbulkan klaster baru," jelasnya.

Kapolres menambahkan, pembubaran massa tersebut dilakukan dengan cara persuasif.

• Masjid Mulai Dibuka untuk Salat Jumat, Kemenag Solo Himbau Usai Salat Langsung Bubar

• Ada Provokasi via WA, Pedagang di Pasar Bekonang Sukoharjo Banyak Tak Ikuti Rapid Test, Apa Isinya?

Pihaknya melakukan himbauan-himbauan, agar massa segera membubarkan diri dengan tertib.

"Kami memahami apa yang dirasakan buruh, dan kami membubarkan dengan humanis." jelasnya.

"Bahkan sebagian buruh yang patuh dengan himbauan kami berikan bantuan beras," imbuhnya.

• Dari Putri Indonesia Kini Jadi Istri Polisi, Kezia Warouw Umumkan Hamil Anak Pertama

Terkait penyelesaian masalah di PT Tyfountex, diaberharap dapat diselesaikan melalui jalur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (*)