Pilkada 2020
Pemkot Solo Tak Bisa Penuhi Penambahan Anggaran Pilkada 2020, KPU Diminta Lakukan Efisiensi
Pemerintah Kota (Pemkot) Solo memastikan tidak bisa mememuhi permintaan penambahan anggaran Pilkada Solo 2020 yang diajukan KPU.
Penulis: Adi Surya Samodra | Editor: Agil Trisetiawan
lihat foto
Laporan Wartawan TribunSolo.com, Adi Surya Samodra
TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo memastikan tidak bisa mememuhi permintaan penambahan anggaran Pilkada Solo 2020 yang diajukan KPU.
Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo berharap, pemerintah pusat bisa memberikan suntikan dana untuk penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut.
"Anggaran pemkot sudah kita bahas di TAPD, Pemkot Solo tidak ada kemampuan menambah anggaran KPU," kata Rudy, Kamis (11/6/2020).
• Pemkot Solo Kesulitan Penuhi Penambahan Anggaran Pilkada Solo 2020, Begini Respon Ketua KPU
• Bukan Rp 10,1 Miliar, Anggaran Pilkada Solo Kembali Membengkak, Ini Rinciannya
"Pemerintah Pusat bisa memberikan tambahan APBN, khusus untuk Pilkada 2020," tambahnya.
Rudy mengungkapkan Pemkot Solo telah memfokuskan anggaran untuk penanganan Covid-19.
Ditambah lagi, Pemkot Solo juga memutuskan berhutang pembayaran tagihan biaya listrik, telepon, dan BPJS Kesehatan.
"Bayar listrik belum bisa, masak untuk Pilkada, Solo bisa gelap benar," ujar dia.
"Kami masih cari anggaran untuk bayar listrik, BPJS, dan lain sebagainya kurang lebih membayar Rp 70 miliar," jelasnya.
• Ibu Muda di Solo Nekat Gantung Diri, Diduga Tidak PD Ada Jahitan Usai Melahirkan
• Viral di Medsos Kisah Mahasiswi Lulus Skripsi di Semester 6, Pihak Kampus Buka Suara
Oleh karenanya, Rudy berharap KPU bisa melakukan efisiensi anggaran dalam penyelenggaraan Pilkada Solo 2020.
"Maksud saya, KPU melakukan efisien, dengan begitu anggaran yang kemarin diberikan sudah cukup, tapi karena ada anggaran TPS, itu masalahnya," pungkas Rudy. (*)
