Breaking News:

Berita Wonogiri Terbaru

Pemkot Wonogiri Tak Keluarkan SIKM untuk Perantau : Jangan Ke Kota Dulu, Di Desa Lebih Aman

Bupati Wonogiri Joko Sutopo mewanti-wanti agar Pemerintah Desa (Pemdes) dan Puskesmas di tidak mengeluarkan Surat Izin Keluar-Masuk Wilayah (SIKM).

Penulis: Agil Tri | Editor: Ilham Oktafian
TribunSolo.com/Agil
Bupati Wonogiri Joko Sutopo,saat ditemui di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Minggu (31/5/2020). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, WONOGIRI - Bupati Wonogiri Joko Sutopo mewanti-wanti agar Pemerintah Desa (Pemdes) dan Puskesmas di tidak mengeluarkan Surat Izin Keluar-Masuk Wilayah (SIKM).

Padahal saat ini SIKM tengah dicari masyarakat Wonogiri yang banyak didominasi kaum boro, untuk kembali ke kota perantauan.

Bilangnya Ambil Buku, 2 Pasangan ABG Wonogiri Digerebek Warga di Kamar Kos, Diduga Tengah Bermesraan

Namun Pemkab wonogiri melarangan penerbitan SIKM bagi warga yang akan menuju kota-kota besar khususnya daerah yang masuk zona merah covid-19.

"Kami sudah menginstruksikan agar Pemdes dan Puskesmas tidak mengeluarkan atau menerbitkan SIKM untuk warga yang bekerja disektor non formal," katanya Senin (15/6/2020).

Dia mengatakan, SIKM hanya dikeluarkan untuk para pekerja formal, seperti PNS, pegawai perkantoran, perusahaan dan pendidikan.

"Pekerja di sektor formal tetap kita layani," ucapnya.

Soroti KBM Online, Bupati Wonogiri Anggap Generasi Penerus Sedang Dipertaruhkan

Pria yang akrab disapa Jekek itu meminta para pemudik untuk tidak kembali ke kota perantauan terlebih dahulu, karena sejumlah kota besar tujuan perantauan masih berada di zona merah.

"Yang bekerja di sektor nonformal biar mereka tinggal dulu di desa, karena di desa lebih aman ketimbang di kota besar apalagi daerah zona merah," imbuhnya.

Anggap KBM Online Kurang Efektif, Bupati Wonogiri : Saya Lebih Setuju Masuk Saja, Tapi Dibagi

Untuk mengcover para pemudik disektor informal ini, Bupati berpegang pada Permendes Nomor 6 tahun 2020, soal bantuan untuk masyarakat terdampak Covid-19.

"PKH, BPNT, BLT, BST kita sudah menyetor sekitar 240 ribu KK, dan dipastikan para pemudik sudah ada didalamnya," jelasnya.

"Ini wujud pemerintah hadir sebagai program gotong royongnya agar para pemudik memiliki kesadaran untuk tidak melakukan arus balik," tandasnya. (*)

Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved