Kementerian PUPR Gelontor Rp 18 M Buat Jalur Lambat di Jalan Ir Sutami Jebres Solo, Ini Proyeksinya

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ilham Oktafian

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Pemkot Solo akan membangun jalur lambat di kawasan Jalan Ir Sutami yang memanjang 1,8 km di Kecamatan Jebres.

Pengukuran proyek pun dilakukan mulai dari Tugu Cembengan melintasi kampus UNS Solo hingga Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ).

Bahkan Pemkot Solo pun melakukan penataan disepanjang jalan tersebut.

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo yang melakukan peninjauan lokasi langsung menuturkan jika pembuatan jalur lambat sudah direncanakan puluhan tahun lalu.

• Update Corona Solo 8 Juni 2020 : 6 Hari Tak Ada Penambahan Positif, Jumlah Masih 43 Kasus

• Berubah ke Zona Orange karena Jadi Rujukan Corona, Wali Kota Solo Rudy Sentil Kepala Daerah Lain

"Kalau tidak salah pelebaran jalan sudah direncanakan sejak tahun 1980," katanya kepada TribunSolo.com, pada Rabu (8/7/2020).

Ia menganggap mundurnya pembangunan jalur lambat hanya terkait waktu, sejak dulu jalur tersebut memang sudah disiapkan.

Adapun masalah lain yang menjadi kerikil sandungan adalah urusan kompensasi.

Karena di sepanjang jalur tersebut ada warga yang memiliki hak tanah di sepanjang jalan tersebut.

"Misalnya ada rumahnya Pak Gatot dan Pak Agung di situ kena, mereka minta untuk dibangunkan bangun baru," tuturnya.

"Nanti ada kompensasinya dari kewenangan pemerintah pusat, karena jalan nasional, kami hanya memfasilitasi," imbuhnya.

Lebih lanjut Rudy pun meyakinkan semua ganti rugi dan perbaikan lahan warga yang terkena penataan segera diselesaikan.

• Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20, Lapak PKL hingga Shelter Bus di Manahan Solo Bakal Direlokasi

• Ikuti UTBK UNS Solo via Jalur Disabilitas, Peserta Tunanetra Ini Ungkap Keinginannya Jadi Guru

"Soal kompensasi akan kami tangani segera semuanya, tahun ini penataan Ir Sutami segera selesai," kata dia.

"Yang jelas masyarakat tidak usah khawatir," tandasnya.

Di waktu yang sama, Perwakilan Kementerian PUPR Satrio SP menjelaskan jika pihaknya memberi target jika persoalan tanah yang melibatkan proyek tersebut harus segera rampung.

"Kami targetkan penataan jalur lambat, taman dan jalur cepat bisa selesai akhir tahun 2020 seiring dengan kepastian tidak ada permasalahan lagi," tuturnya.

"Kami punya waktu hingga Maret 2021," tandasnya.

Pemerintah pusat sendiri menganggarkan dana tidak sedikit.

"Sekira Rp 18 miliar untuk proyek yang akan mengakomodadi para difabel ini," akunya. (*)