Tukang Jahit Penantang Gibran Anak Jokowi Rela Galang Dana Operasional Kampanye dengan Jualan Kaos

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ilham Oktafian

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Kampanye pemilu kerapkali identik dengan nuansa kebyar-kebyar.

Selain itu, ajang 5 tahunan itu juga erat kaitan dengan uang operasional politik yang berlimpah.

Namun pemandangan tersebut tampaknya jauh dari Pasangan Bagyo Wahyono – Fx Supardjo (Bajo).

Untuk menghadapi lawan kuat anak Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka, tim pemenangan Bajo sampai harus jualan kaos.

Hal itu disampaikan penanggung jawab tim pemenangan Bajo, Budi Yuwono saat ditemui TribunSolo.com di Jalan Semangka Nomor 27 Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Solo.

• Pengurus PKB Sragen Dijadikan Panwas Pilkada 2020, Lima Anggota Bawaslu Diadili DKPP di KPU Solo

• Buntut Kebakaran Dahsyat, Tim Labfor Polda Jateng Olah TKP Cari Penyebabnya di Pabrik Busa Telukan

"Misalkan modal pembuatan kaos Rp 50 ribu dan kita jual Rp 75 ribu, nanti yang Rp 25 ribu masuk operasional," ungkapnya Kamis (17/9/2020).

"Untuk yang Rp 50 ribu kita pakai untuk pembuatan kaos lagi," imbuhnya.

Dana produksi kaos tersebut, kata Budi dihimpun dari patungan para anggota maupun relawan pemenangan.

Ia pun mengaku, saat kampanye berlangsung beberapa bulan nanti, tim Bajo tak akan membagi kaos kepada masyarakat secara cuma-cuma.

Modal yang tak banyak menjadi faktor penentunya.

Lantaran hal itu juga, penjualan pun berlangsung dengan cara bertahap.

"Tahap awal ini 1000 kaos," paparnya.

"Kita benar benar urunan, kalau kita punya sponsor gede pasti produksinya lebih banyak,"

Sampai saat ini, tim Bajo mengaku sudah membuat 3 model kaos, dengan masing masing mempunyai makna tersendiri.

• Bakal Paslon Bajo Ingin dapat Nomor Urut Satu di Pilkada Solo 2020, Ini Maknanya

• Petakan Dukungan, Bajo Penantang Putra Jokowi Diam-diam Bergerilya Datangi Para Tokoh Penting Solo

"Pambukaning Gapura Praja intinya Tikus Pithi ingin membuat sebuah perubahan baru untuk Solo tentang toleransi keagamaan dan kebudayan," paparnya menjelaskan salah satu desain kaos.

"Termasuk mengatasi berbagai permasalahan juga," tutupnya.

 PKS Tak Pilih Siapa-siapa

 Sikap abstain dipilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pilkada Solo 2020.

Partai besutan Sohibul Iman itu tidak memberikan dukungan kepada para bakal calon yang akan berlaga dalam pesta demokrasi lima tahunan.

Sosok pasangan Gibran Rakabuming Raka - Teguh Prakosa dan Bagyo Wahyono - Fx Supardjo (Bajo) tidak bisa menarik hati partai tersebut. 

Keenganan partai mendukung kedua bakal pasangan calon itu dijelaskan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapillu) DPD PKS Solo, Sugeng Riyanto bukan tanpa sebab. 

Mentoknya komunikasi antar partai politik non PDIP menjadi satu di antaranya. 

Komunikasi itu sudah dijalin jauh-jauh hari bahkan sebelum penyelenggaraan Pileg 2019.

Itu untuk memunculkan calon dalam kontestasi Pilkada Solo 2020.

"Langkah komunikasi PKS sudah dibangun lama. Artinya sebelum Pileg 2019 kami sudah mencoba berkomunikasi dengan partai-partai non PDIP," terang Sugeng dalam Ngaso Ngobrol Sore : Teka Teki Langkah PKS di Pilkada Solo, Rabu (16/9/2020).

• Jago PKS & Gerindra Sukiman-Iriyanto Kandas, Yuni-Suroto Lawan Kotak Kosong di Pilkada Sragen 2020

• Baru Daftar Kekayaan Teguh di Situs e-LHKPN KPK, Tapi Gibran Anak Jokowi & Bajo Independen Belum Ada

Apalagi, PDIP menunjukkan tanduknya dengan memborong mayoritas kursi DPRD Kota Solo. 

Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu berhasil mengantongi 30 kursi parlemen. 

Padahal, partai-partai non PDIP telah berkomitmen untuk mendongkrak perolehan suara dan kursi. 

Namun sayang, Kota Solo masih ramah untuk PDI Perjuangan. 

Kekuatan antar partai politik dinilai Sugeng menjadi jomplang dengan langkah borong kursi parlemen PDIP. 

"Tapi, apa daya Pileg 2019 tidak seperti yang diharapkan meski kursi PKS tetap dan suara bertambah," ujar dia. 

"Tapi, partai-partai lain suaranya berkurang atau bahkan kursinya berkurang atau bahkan hilang," ungkapnya. 

Bentukan Koalisi Mentok

Sebut saja, Demokrat, Hanura, dan PPP yang kehilangan kursi dewan dalam Pileg 2019.

Padahal Demokrat sempat memiliki 3 kursi, Hanura 1 kursi, dan PPP 1 kursi di pemilihan lima tahun sebelumnya. 

Kondisi itu mau tidak mau membuat PKS harus lebih intens menjali komunikasi antar partai-partai yang notabene non PDIP. 

Itu dilakukan dengan harapan bisa membentuk koalisi dalam Pilkada Solo 2020.

"Problemnya, komunikasi yang dibangun, digalang itu mentok. Kita tidak bisa membangun komunikasi di Solo," jelas Sugeng. 

• PKS Tak Bisa Berbuat Apa-apa, Sebut Pilkada Solo 2020 Jadi Fenomena Demokrasi yang Terbajak

• PKS Akui Belum Tertarik Dukung Gibran atau Bajo Meski Keduanya Sudah Daftar di Pilkada Solo 2020

Intervensi masing-masing DPP partai menjadi satu penyebab komunikasi jadi alot dan berujung mentok.

"Sehingga keputusan mau koalisi dengan siapa sudah di-drive pusat partai sehingga struktur kota tidak bisa menentukan lebih leluasa," ujar Sugeng. 

DPD PKS Solo sampai harus meminta bantuan DPP partai.

Namun, hasilnya sama saja. DPP PKS tak berhasil merebut hati para ketua umum partai guna membentuk koalisi.

Kondisi itulah yang kemudian membuat PKS abstain saat pendaftaran calon Pilkada Solo 2020.

"Lalu, apakah abstain dilanjutkan sampai tanggal 9 Desember 2020 atau golput-nya sampai pencoblosan atau tidak ini yang belum bisa kita sampaikan sekarang," urai Sugeng. 

"Kita matangkan, kita perkuat lagi tinjauan regulasi dan sosiologisnya kayak apa," tambahnya. 

Terlebih lagi, keputusan abstain jangan sampai membuat para kader yang di parlemen tidak nyaman saat berinteraksi dengan masyarakat. 

"Kalau tidak ada persoalan itu semua nanti coba kita lihat apakah 9 Desember mau kaya apa," tutur Sugeng.

"Sampai teknisnya bagaimana kita putuskan nanti tapi sampai dengan 9 Desember kita sudah siapkan banyak hal," imbuhnya. 

Menurut Sugeng, pemilihan sikap abstain jangan dimaknai PKS yang akan merusak tatanan demokrasi di Solo. 

"Orientasinya kami untuk Solo jangan dimaknai ketika PKS tidak mendukung kandidat jadi atau tidak lantas PKS menjadi yang akan merusak Solo, tidak juga," katanya. 

Toh, PKS sudah menyiapkan grand design yang akan dieksekusi dalam Pilkada Solo 2020.

"Konteks Pilkada, PKS membuat grand design pesta demokrasi ala PKS. Nanti akan disuguhkan ke publik sebagai ruang pembelajaran kenapa tidak," tandasnya. (*)