PPKM Dinilai Kurang Efektif, Polres Wonogiri Perketat Protokol Kesehatan dan Bagikan 10.500 Masker

Bupati Wonogiri, Joko Sutopo mengatakan dari total penambahan 171 kasus hari ini terdapat 166 orang berasal dari klaster perjalanan.

“Klaster perjalanan berupa perantau yang mudik, pelaku wisata ke luar Wonogiri hingga pentakziah,” kata Jekek, Jumat (29/1/2021).

Jekek mengungkapkan masih banyaknya perantau yang mudik ke kampung halaman lantaran keluarganya menggelar hajatan.

Padahal sejak liburan akhir 2020, Pemkab Wonogiri sudah melarang warga menggelar hajatan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

Tragisnya saat pulang dari kota-kota besar, kata Jekek, para perantau rupanya dalam kondisi terinfeksi Covid-19 hingga akhirnya menularkan kepada keluarganya.

Fakta yang lain, banyak perantau yang pulang ke Wonogiri lalu berwisata ke kabupaten tetangga.

Pasalnya seluruh tempat wisata di bumi gaplek sejak akhir 2020 ditutup sampai saat ini.

Usai pulang dari berwisata di kabupaten tetangga, warga itu kemudian mengalami sakit dan akhirnya diketahui positif Covid-19.

Bisa jadi saat berwisata di kabupaten tetangga, warga itu berkontak dengan orang tanpa gejala yang ketemu di lokasi wisata.

• Rentetan Cuaca Buruk di Wonogiri, Seusai Banjir Bandang Kini Angin Kencang dan Pohon Tumbang

• Banjir Bandang di Wonogiri Rendam 2 Kecamatan dan Ratusan Rumah, Disebabkan Luweng Tersumbat

“Jadi dari 171 penambahan kasus hari ini ada 166 orang yang riwayatnya melakukan perjalanan, wisata, takziah dan memiliki hajatan," ungkapnya.

"Mobilisasi itu berasal dari kota-kota besar dimana perantau asal wonogiri pulang ke kampung, Begitu tiba di kampung halaman, banyak warga mencari alternatif wisata di kabupaten lain," jelasnya.

"Padahal sebaran OTG yang cukup luas dan tidak terdeteksi maka potensi terpapar sangat terbuka," terang Jekek.

Jekek menyebut ketidakompakan kabupaten lain menerapkan kebijakan PPKM berdampak kasus positif Covid-19 di Kabupaten Wonogiri masih tinggi.

Padahal Wonogiri sudah menerapkan kebijakan tegas menutup seluruh ruang publik, tempat wisata dan melarang hajatan.

Hanya saja kabupaten tetangga masih longgar dalam kebijakan pembatasan penggunaan ruang publik, tempat wisata dan hajatan.