Partai Demokrat Solo Raya Sebut Pihak Eksternal yang Ingin Kudeta Berinisial M

"Kami dukung Ketum AHY, melawan kudeta," papar dia kepada TribunSolo.com, Selasa (2/2/2021).

Baca juga: Reaksi Pengurus di Sukoharjo, Dapati Isu AHY Putra SBY Bakal Digulingkan dari Kursi Ketum Demokrat

Baca juga: Ketum AHY Akan Dikudeta Lewat KLB, Demokrat Klaten : Kita Loyal Kepada DPP dan Akui Hasil Kongres V

Bahkan dia mengatakan, sudah membuat surat pernyataan kesetiaan yang ditujukan hanya kepada Ketum AHY.

"Kami sudah buat surat pernyataan, 5 hari lalu, upaya kudeta yang dilakukan pihak lain seluruh kader melawan," papar dia.

Dikatakan olehnya, saat ini AHY sudah meminta untuk kader merapatkan barisan, solid dan melawan.

Mereka menegaskan akan melawan pihak yang bakal melakukan kudeta dalam partai demokrat ini.

Saat ini koordinasi akan terus dilakukan untuk melawan gerakan kudeta ini.

"Kami solid lawan pihak lawan," ungkap dia.

Konferensi Pers

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan pernyataan mengejutkan.

Pernyataan itu dilontarkan AHY saat menggelar rapat pimpinan khusus.

Rapat ini digelar untuk membahas terkait adanya upaya gerakan perebutan paksa Partai Demokrat yang dilakukan oleh beberapa menteri di sekitar lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Presiden Jokowi Sebut PPKM Jawa-Bali Tidak Efektif, Satgas Covid-19 Beberkan Biang Penyebabnya

Baca juga: Legislator Demokrat Mewanti-wanti, Cuti Bersama Akhir Oktober Berpotensi Tambah Kasus Covid-19

Menurut AHY, ada gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa.

AHY menyebut, hal itu didapatkannya setelah ada laporan dari pimpinan dan kader Demokrat, baik tingkat pusat maupun cabang.

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers secara virtual, Senin (1/2/2021).

AHY menyatakan, menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkan, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.