Klaten Bersinar
Selamat Datang di Klaten Bersinar

Berita Solo Terbaru

Partai Demokrat Solo Raya Sebut Pihak Eksternal yang Ingin Kudeta Berinisial M

Partai Demokrat Solo Raya menyebut pihak eksternal yang ingin kudeta berinisial M

Penulis: Ryantono Puji Santoso | Editor: Muhammad Irfan Al Amin
TribunSolo.com/Ryantono
Partai Demokrat Solo Raya menolak kudeta 

Usulan PT 0 persen dalam RUU Pemilu, kata Irwan, sebagai gambaran bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi di dalam negara yang menganut demokrasi konstitusional.

"Rakyat punya hak untuk memilih dan dipilih. Makin banyak pilihan (calon presiden) makin bagus."

"Itulah daulat rakyat sesungguhnya," ucap Irwan.

Oleh sebab itu, menurut Irwan, persoalan Presidential Threshold maupun Parliamentary Threshold tidak hanya sekadar angka-angka saja, tetapi jadi cerminan dan resultan dari kondisi aspirasi masyarakat Indonesia.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat memberikan kata sambutan pada acara pembukaan kongres pertama Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI) di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan, Sabtu (7/11/2020). Pada kesempatannya AHY menyampaikan sekaligus menekankan agar IMDI sebagai Organisasi Sayap (Orsap) Partai Demokrat dapat menjadi jembatan untuk merangkul kaum muda atau milenial dengan pendekatan yang tepat. Kongres pertama ini IMDI mengusung tema Merajut Kebhinekaan Indonesia. Tribunnews/Jeprima
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat memberikan kata sambutan pada acara pembukaan kongres pertama Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI) di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan, Sabtu (7/11/2020). Pada kesempatannya AHY menyampaikan sekaligus menekankan agar IMDI sebagai Organisasi Sayap (Orsap) Partai Demokrat dapat menjadi jembatan untuk merangkul kaum muda atau milenial dengan pendekatan yang tepat. Kongres pertama ini IMDI mengusung tema Merajut Kebhinekaan Indonesia. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

"Meskipun pembentuk undang-undang punya privilage untuk menentukan angka PT karena open legal policy, kita juga harus memikirkan hal tersebut secara matang," paparnya.

"Agar kemudian PT tidak dimaknai pembatasan hak rakyat berdaulat, namun memang dalam kerangka penguatan sistem kepartaian, pemilu dan presidensial," sambung Irwan.

Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved