Sering Disinggung Soal Kudeta Partai Demokrat, Begini Kondisi Moeldoko Saat Ini

TRIBUNSOLO.COM - Suasana panas di dalam tubuh partai demokrat masih terasa hingga kini.

Polemik itu semakin memuncak saat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut bersuara terkait dugaan isu kudeta pada partainya.

Kudeta ini, diduga dipimpin oleh Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko.

Moeldoko sempat menanggapi statement SBY itu, dengan menyebut dirinya diam saja dan minta jangan menekannya.

Hal ini lantas mendapat tanggapan dari politikus Partai Demokrat, Andi Arief.

Baca juga: Politikus Demokrat Sebut Moeldoko Janjikan Para Kader Rp 100 Juta untuk Muluskan Jadi Ketua Umum

Baca juga: Partai Demokrat Digoyang Isu Kudeta, DPC Demokrat Sragen Solid Dukung AHY

Melalui cuitannya di Twitter, @Andiarief_ mempertanyakan mengapa Moeldoko merasa ditekan.

Menurutnya, Moeldoko tetap masih melakukan gerakan kudeta itu, bahkan setelah semua terungkap.

"Pak Moeldoko, Anda merasa ditekan?"

"Kita tahu bahkan setelah gerakan kudeta ini terungkap dan Ketum PD mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi dan mengeluarkan statement. "

"Anda masih terus bergerak bersama segelintir kader yang bersekongkol dengan anda. Kok kenapa merasa ditekan," tulis Andi, Jumat (26/2/2021).

Sebelumnya diketahui, Moeldoko angkat suara soal pernyataan SBY terkait dugaan kudeta Partai Demokrat.

Moeldoko heran polemik ditubuh Partai Demokrat termasuk isu kudeta yang menyeret namanya belum juga rampung.

"Memang belum selesai di Demokrat? Saya pikir sudah selesai. Kan saya enggak ngikutin ya," kata Moeldoko, seperti diberitakan Tribunnews sebelumnya, Kamis (25/2/2021).

Moeldoko mengatakan selama ini ia takmengikuti perkembangan Partai Demokrat.

Selain mengurus pekerjaan di KSP, ia harus mempersiapkan rencana pernikahan putrinya.

"Sehingga dalam 3 minggu terakhir ini saya sibuk mengurusi itu ya. Tiga-empat minggu terakhir ini."

"Sehingga saya nggak ngerti tuh perkembangan internal seperti itu, saya pikir sudah selesai," katanya.

Moeldoko memperingatkan pihak-pihak yang menudingnya merencanakan kudeta Partai Demokrat, agar tidak terus menekannya.

"Jadi janganlah menekan-nekan saya. Saya diam, jangan menekan-nekan dan saya ingin mengingatkan semuanya ya," katanya.

Menurut Moeldoko, apabila terus ditekan ia bisa mengambil sejumlah tindakan untuk meresponnya.

Karena ia sama sekali tidak tahu menahu isu kudeta tersebut.

"Jadi saya berharap jangan menekan saya seperti tadi saya katakan, saya tidak tahu situasi itu."

"Saya pesan seperti itu saja, karena saya punya hak seperti apa yang saya yakini. Itu saja makasih," pungkasnya.

Ungkap Kudeta Demokrat, SBY Yakin Moeldoko Catut Nama Pejabat, dari Mahfud MD hingga Kepala BIN

Diberitakan sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan soal isu aksi kudeta pada partainya.

SBY meyakini, Moeldoko juga mencatut beberapa nama pejabat tinggi pemerintah, dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD hingga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan.

Bahkan, ia juga menyinggung nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Saya punya keyakinan nama Menko Polhukam Prof Mahfud dan Menkumham Yasonna Laolly dicatut namanya."

"Demikian juga, nama Kapolri Jendral Listyo Sigit dan KaBIN Jendral Budi Gunawan yang juga disebut-sebut namanya," terang SBY, dikutip dari video akun resmi Instagram, @bakomstrademokrat, Rabu (24/2/2021).

Meskipun demikian, pihaknya percaya integritas para pejabat itu.

"Partai Demokrat tetap percaya, bahwa para pejabat tersebut memiliki integritas, betul-betul tidak tahu menahu, dan tidak masuk di akal jika ingin menganggu Partai Demokrat," jelas SBY.

Selain itu, SBY menyebut upaya dugaan kudeta oleh Moeldoko itu, di luar sepengetahuan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia juga yakin, Jokowi memiliki integritas menyikapi hal ini.

"Secara pribadi, apa yang dilakukan Moeldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi."

"Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi memiliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu," terangnya.

Sehingga, menurut pihaknya, upaya yang dilakukan Moeldoko ini merugikan nama Jokowi.

"Partai Demokrat justru berpendapat, apa yang dilakukan Moeldoko tersebut sangat mengganggu, merugikan nama baik beliau (Jokowi)," tambahnya.

Partai Demokrat Siap Setia Dukung AHY

Sebelumnya, surat kesetiaan kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah dikirimkan DPC Partai Demokrat Kota Solo.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Solo, Supriyanto mengatakan, isi surat tersebut merupakan hasil Kongres ke V di Jakarta. 

Kongres tersebut menyatakan AHY sebagai ketua umum (Ketum). 

"Itu isinya ya tulisan hasil kongres dan kesetiaan pada Ketum," papar dia, Selasa (2/2/2021). 

Surat kesetiaan tersebut sudah dikirimkan lima hari yang lalu. 

Baca juga: Tantangan Marzuki Alie untuk AHY: Sebutkan Nama-nama yang Terlibat Kudeta, Kalau Tak Terbukti Mundur

Baca juga: Kader Demokrat di Solo Pastikan Setia Kepada Ketua Umum AHY, Akui Siap Melawan Kudeta

Supriyanto meyakinkan bahwa mereka tetap setia pada partai demokrat. 

"Kami dukung Ketum AHY, melawan kudeta," papar Supriyanto. 

Seperti diketahui, Demokrat Solo siap melawan kudeta bersama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Supriyanto mengatakan, Partai Demokrat Solo mendukung ketua umum (Ketum) AHY untuk melawan kudeta. 

Mereka akan selalu setia bersama Partai Demokrat yang dipimpin AHY. 

"Kami dukung Ketum AHY," papar Supriyanto. 

Dia mengatakan, sudah membuat surat pernyataan kesetiaan pada Ketum AHY. 

"Kami sudah buat surat pernyataan, 5 hari lalu, upaya kudeta yang dilakukan pihak lain seluruh Kader melawan," papar dia. 

Saat ini AHY sudah meminta untuk kader merapatkan barisan, solid dan melawan. 

Mereka menegaskan akan melawan pihak yang bakal melakukan kudeta dalam partai demokrat ini. 

Saat ini koordinasi akan terus dilakukan untuk melawan gerakan kudeta ini.

"Kami solid lawan pihak lawan," papar dia. 

Tantangan Marzuki Ali

Sebelumnya, politikus senior Partai Demokrat Marzuki Alie memberikan 'tantangan' kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Marzuki Alie minta AHY menyebutkan nama-nama yang diduga merencanakan kudeta terhadap partai berlambang bintang mercy tersebut.

Marzuki Alie juga menegaskan jika nantinya nama yang disebutkan tidak terbukti melakukan kudeta, maka AHY diminta mundur dari posisi Ketua Umum Partai Demokrat.

Baca juga: Kader Demokrat di Solo Pastikan Setia Kepada Ketua Umum AHY, Akui Siap Melawan Kudeta

Baca juga: Intip Harta Kekayaan AHY, Ketum Demokrat yang Bikin Heboh Usai Ungkap Ada Rencana Kudeta Partai

"Sebut saja (nama-namanya,- red), tapi kalau nanti tidak terbukti, saya minta mereka mundur," ujar Marzuki Alie ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (2/2/2021).

Dia sendiri mengaku sudah lelah menanggapi berbagai pertanyaan yang dilontarkan akibat namanya disebut terlibat dalam pihak-pihak yang akan melakukan kudeta.

"Buktikan sajalah, capek," kata Marzuki.

Sebelumnya diberitakan, AHY mengungkap ada gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa.

Hal itu didapatkannya setelah ada laporan dari pimpinan dan kader Demokrat, baik tingkat pusat maupun cabang.

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers secara virtual, Senin (1/2/2021).

AHY menyatakan, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.

Gerakan tersebut terdiri dari kader secara fungsional, mantan kader dan non-kader.

Gabungan dari pelaku gerakan itu ada lima orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.

Baca juga: Demokrat Proses Kader Terlibat Rencana Ambil Alih Demokrat Secara Paksa

Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan.

"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," ucap AHY.

Karena itu, AHY sejak pagi tadi telah bersurat secara resmi kepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait gerakan politik yang disebut inkonstutional itu.

"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," ujarnya.

Berikut pidato lengkap AHY terkait 'rencana kudeta' terhadap Partai Demokrat:

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat siang

Salam sejahtera bagi kita semuanya

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Rekan-rekan wartawan yang saya cintai dan muliakan, terima kasih atas kehadirannya di Taman Politik, Wisma Proklamasi DPP Demokrat ini.

Kami mengundang rekan-rekan untuk hadir dalam konferensi pers ini karena ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan tentang perkembangan isu nasional dan perkembangan dinamika politik di lingkungan Partai Demokrat.

Saya didampingi Bung Teuku Riefki Harsya Sekjen Demokrat, Bung Hinca Panjaitan Ketua Dewan Kehormatan, dan Mayor Jenderal Nahrawi Ramli, Ketua Mahkamah Partai Demokrat.

Konferensi pers ini juga dihadiri dan disaksikan oleh para Ketua DPD di 34 provinsi secara virtual. Mereka tentu juga merepresentasi para ketua DPC di 514 kabupaten/kota se-Indonesia.

Baru saja bersama para ketua DPD tersebut, saya melakukan rapat pimpinan atau commanders call, yang kami lakukan secara khusus untuk menyikapi perkembangan situasi terkini.

Pada kesempatan itu, ada tiga hal pokok yang telah kami bahas dan diskusikan bersama untuk mencari solusi yang terbaik.

Pertama, pada awal tahun 2021 ini, masyarakat kita menghadapi serangkaian bencana.

Mulai dari kecelakaan pesawat, banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, hingga aktivitas gunung berapi.

Kondisi ini tentu menuntut kita, untuk bahu-membahu meringankan beban masyarakat yang menjadi korban.

Karena itu, saya memberikan apresiasi kepada para pimpinan daerah dan cabang, serta seluruh kader Demokrat, yang turun secara langsung, untuk ikut memberikan pertolongan dan bantuan kepada korban bencana.

Seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Barat, dan provinsi-provinsi lainnya.

Saya juga telah menginstruksikan, kepada seluruh jajaran Partai Demokrat untuk terus melanjutkan aksi nyata di lapangan.

Kedua, kondisi pandemi Covid-19 semakin mengkhawatirkan, di mana kini per hari bisa mencapai lebih dari 11-12 ribu kasus, dengan jumlah kasus lebih dari satu juta secara nasional.

Sementara hospital occupancy rate atau ketersediaan rumah sakit di sejumlah daerah sudah mencapai 80 persen.

Untuk itu, kami mendorong seluruh kader dan masyarakat agar senantiasa meningkatkan kesadaran menjalankan protokol Covid-19; khususnya disiplin menjalankan perilaku 3M (menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan).

Saya juga meminta para kader yang menjadi kepala daerah untuk terus meningkatkan dan menjalankan kebijakan 3T (Testing, Tracing dan Treating) secara efektif, sekaligus meyakinkan distribusi vaksin secara tepat sasaran.

Terkait situasi pandemi yang berdampak pada kondisi ekonomi sosial kita, saya juga mendorong seluruh pimpinan dan kader Partai Demokrat untuk terus melanjutkan gerakan nasional Partai Demokrat Bina UMKM di seluruh wilayah Tanah Air.

Teman-teman wartawan, agenda ketiga dalam commanders call tadi, Rapat Pimpinan Partai Demokrat kali ini, juga membahas hal yang cukup serius.

Yang cepat atau lambat pasti menjadi konsumsi publik dan diketahui oleh masyarakat secara luas.

Kami memandang perlu untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya.

Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat.

Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.

Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas "praduga tak bersalah" (presumption of innocence) dalam permasalahan ini.

Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini.

Sehubungan dengan hal itu, saya akan menyampaikan penjelasan tentang gerakan politik, yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional tersebut, sebagai pembelajaran bagi kita, karena hal ini bisa saja terjadi pada partai politik lainnya.

Sepuluh hari lalu, kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat, baik pusat, daerah maupun cabang, tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis.

Gabungan dari pelaku gerakan ini ada lima orang; terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu.

Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo.

Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat.

Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketua Umum Partai Demokrat tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung.

Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang.

Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketua Umum Partai Demokrat yang sah, adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa atau KLB.

Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk memenuhi syarat dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara, yang harus diajak dan dipengaruhi, dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar.

Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya.

Kami masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang sangat kami hormati, dan juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat.

Kami berharap semua itu tidak benar.

Tetapi, kesaksian dan testimoni para kader Partai Demokrat yang dihubungi dan diajak bicara oleh para pelaku gerakan tersebut, memang menyebutkan hal-hal demikian.

Sebenarnya, kami sudah mencium gejala ini, sejak satu bulan yang lalu.

Pada awalnya, kami menganggap persoalan ini hanyalah masalah kecil saja, urusan internal belaka.

Tetapi sejak adanya laporan keterlibatan pihak eksternal dari lingkar kekuasaan, yang masuk secara beruntun pada minggu yang lalu, maka kami melakukan penyelidikan secara mendalam.

Awalnya, kami tidak begitu saja percaya ketika para pelapor menyebut nama tokoh, yang berencana untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat itu; mengingat posisi yang sedang ia emban saat ini dan faktor latar belakangnya.

Tetapi, lebih dari delapan saksi mengatakan: telah bertemu langsung dengan pejabat pemerintahan itu dan mendengar secara langsung pula rencana-rencana seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya.

Dengan tengah dilaksanakannya gerakan untuk pengambil-alihan secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat tersebut, kami tentu akan mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai kami.

Kami yakin, tidak ada satu pun pemimpin partai politik yang rela diambil alih kekuasaannya secara inkonstitusional oleh pihak manapun.

Dalam upaya mempertahankan apa yang kami miliki tersebut, akan kami tempuh dengan mengindahkan konstitusi dan undang-undang, pranata hukum serta ikhtiar politik, yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan, moral dan etika.

Tentu kami akan bersikap tegas. Namun, InsyaAllah, Partai Demokrat akan tetap konsisten menggunakan cara-cara yang damai dan berkeadaban.

Bukan kekerasan dan kegaduhan sosial, yang mungkin saja akan mengganggu situasi nasional, yang tengah menghadapi tantangan pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi dewasa ini.

Secara internal, Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai tengah bekerja melalui mekanisme dan proses yang diatur oleh konstitusi partai atau AD dan ART untuk menindaklanjuti laporan atas gerakan ini, sehingga segala sesuatunya dapat kami pertanggungjawabkan.

Bersamaan dengan itu, kami juga telah mengonsolidasikan partai kami yang tengah menghadapi ancaman serius ini.

Kami sungguh bersyukur karena hakikatnya semua pemimpin dan kader Demokrat menolak dengan tegas; segala niat, upaya dan gerakan untuk mendongkel kepemimpinan Partai Demokrat yang sah.

Saya telah menerima surat pernyataan kesetiaan dan kebulatan tekad, dari seluruh pimpinan di tingkat daerah dan cabang di seluruh Indonesia, untuk tunduk dan patuh kepada Partai Demokrat dan kepemimpinan hasil Kongres V Partai Demokrat tahun lalu yang sah.

Dengan kata lain, InsyaAllah, gerakan ini dapat ditumpas oleh kesetiaan dan kebulatan tekad seluruh pimpinan, baik di tingkat pusat maupun daerah dan cabang, serta para kader Demokrat lainnya di berbagai wilayah.

Kepada para pelapor, baik pimpinan daerah dan cabang, maupun para kader lainnya, atas nama pimpinan Partai Demokrat, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya.

Kepada seluruh kader Demokrat, saya menginstruksikan untuk merapatkan barisan, dan tetap mempertahankan soliditas yang telah terbangun ini, serta terus bersatu, dan senantiasa memperjuangkan harapan rakyat Indonesia.

Kita jangan gentar menghadapi ujian dan tantangan ini, karena meski Demokrat diganggu, justru akan membuat Demokrat semakin kuat.

Sejarah mengatakan, tidak ada partai yang kuat, tanpa cobaan yang berat.

Kapal yang kokoh tidak akan hancur diterjang ombak, nahkoda yang tangguh, tidak lahir dari lautan yang tenang.

Rekan-rekan wartawan yang saya hormati dan muliakan, saya masih ingat, di tempat ini, pada tanggal 15 Februari 2017, saya memberikan pernyataan pengakuan kekalahan dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta.

Sekaligus saya sampaikan ucapan selamat saya kepada para pemenang.

Pernyataan itu saya lakukan secara sadar untuk melatih diri berjiwa kesatria.

Sebagaimana yang telah ditanamkan oleh orang tua, keluarga, para pengasuh, para pembina, dan para senior; mulai sejak kecil hingga masuk di lingkungan SMA Taruna Nusantara, Akademi Militer, dan mengabdi di jajaran TNI, bahkan hingga saya memasuki pengabdian di dunia politik.

Saya masih ingat, pesan terakhir dari para senior saya, sebelum saya bergabung ke politik.

Mereka mengatakan: "Gus, kualitas seorang perwira di manapun ia berada, baik ketika aktif di militer maupun di masa purna tugas, bukan ditentukan oleh pangkat dan jabatan; tetapi oleh karakter dan etika keperwiraan serta sifat-sifat kekesatriaannya."

Saya menyadari bahwa persoalan ini merupakan ujian dan tantangan untuk lebih mendewasakan partai kami, serta membuat kami lebih kuat dan lebih besar lagi.

Walaupun berat, tetapi inilah tugas mendasar yang harus kita kerjakan.

Dan hari ini, saya sedang mengemban tugas itu. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh."

Selengkapnya, simak video di bawah ini:

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Soal Kudeta Partai Demokrat, Andi Arief Tanggapi Pernyataan Moeldoko: Kenapa Merasa Ditekan,