Larangan Mudik 2021 Klaten, Petugas Bakal Buat Pos Penyekatan di Prambanan

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Mardon Widiyanto

TRIBUNSOLO.COM, KLATEN - Antisipasi para pemudik yang nekat pulang ke Klaten, petugas bakal menyiapkan pos penyekatan. 

Seperti diketahui, Pemerintah Pusat sudah menegaskan dilarang mudik tahun 2021 yakni mulai Kamis (6/5/2021) hingga Senin (17/5/2021).

Dishub Klaten bersama TNI-Polri serta Satpol PP Klaten tetap melakukan persiapan antisipasi terhadap larangan mudik di tahun 2021.

Baca juga: Larangan Mudik 2021, Pengusaha Hotel dan Restoran Solo Merasa Usahanya Sia-sia: Sudah Urus CHSE

Baca juga: Momen Haru, Ratusan Santri Gontor Solo Raya Mudik Lebih Awal via Terminal Tirtonadi, Ini Potretnya

Plt Kepala Dinas Perhubungan, Sudiyarso mengatakan, mereka sudah melakukan persiapan.

"Terkait dengan larangan mudik dari pemerintah pusat, kami bersama instansi terkait tetap melakukan persiapan antisipasi terhadap mudik lebaran tahun 2021," ucap Sudiyarso, kepada TribunSolo.com, Kamis (8/4/2021).

Sudiyarso mengatakan, dalam pelaksanan antisipasi tersebut dengan mendirikan posko penyekatan di pos perbatasan provinsi.

Nantinya posko tersebut ditempatkan di Prambanan, di perbatasan Jateng-DIY.

Baca juga: Yakin Nekat Mudik ke Sukoharjo? Petugas Gelar Penyekatan & Masukkan Pemudik ke Asrama Haji Donohudan

Satgas Siap Bantu

Pemerintah telah membuat aturan larangan mudik pada Lebaran 2021 ini. 

Namun, ada beberapa temuan di lapangan yakni para pemudik memilih pulang lebih awal sebelum hari raya Idul Fitri atau lebaran 2021.

Berkaitan para pemudik yang pulang lebih awal ini, Satgas Covid-19 Klaten akan melakukan pemantauan.

Baca juga: Momen Haru, Ratusan Santri Gontor Solo Raya Mudik Lebih Awal via Terminal Tirtonadi, Ini Potretnya

Baca juga: Di Tengah Aturan Larangan Mudik 2021, Ternyata Ada Perantau Pulang, Turun di Terminal Klaten

Tim Ahli Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Klaten, Ronny Roekmito mengatakan, mereka akan membuat kebijakan soal pemudik yang pulang kampung lebih awal.

Namun, aturan atau kebijakan tersebut perlu dibahas terlebih dahulu.

"Kami akan membuat kebijakan untuk antisipasi," papar Ronny, Kamis (8/4/2021).