Berita Boyolali Terbaru
Soal Kebijakan Sekolah Tatap Muka Jokowi, Pemkab Boyolali Dukung: Penting untuk Perkembangan Anak
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Boyolali mendukung kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Presiden Joko Widodo.
Penulis: Mardon Widiyanto | Editor: Ryantono Puji Santoso
lihat foto
Menurutnya epidemic dari kasus covid-19 di kota Solo pun terus naik turun dan pernyataan dari Presiden Jokowi tidak bisa langsung diimplementasikan.
“Mungkin dia mengatakan gitu karena kasus covid-19 di Kudus dan Madura sedang memuncak,” katanya.
Baca juga: Terjadi Lagi, Bobby Menantu Jokowi vs Gubernur Edy : Dulu soal Karantina, Kini Sekolah Tatap Muka
“Padahal kita juga tidak mengatahui situasi kedepan di bulan Juli, tentu kita ingin yang baik dan positif,” paparnya.
Dia juga menyoroti sarana prasarana sekolah, antara sekolah swasta dan negeri tentu akan berbeda.
“Bisa jadi nanti di sekolah swasta sangat memadai dan lebih siap dibanding negeri, secara jumlah kelas lebih banyak,” papar dia.
Baca juga: Daftar Lengkap Zonasi PPDB 2021 untuk SMA Negeri di Solo: Satu Sekolah Diperebutkan 3-4 Kelurahan
Artinya, kasus Covid-19 masih fluktuatif (naik turun) dan sekolah memiliki kesiapan yang berbeda.
“Jika nanti itu menjadi Kebijakan harus menyesuaikan di masing-masing sekolah,” ungkapnya.
“PTM-nya saya mendukung, untuk implemetasi titahnya dari Jokowi itu tadi dua poin tadi harus dievaluasi,” tandasnya.
Zonasi PPDB 2021 untuk SMA Negeri di Solo
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah telah menyusun sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA 2021.
Kepala Cabang Disdikbud Wilayah VII Jawa Tengah, Suyanta mengatakan, zonasi PPDB SMA akan segera diajukan ke publik.
"Untuk lokasi mana saja yang bisa menempati sekolah tersebut sudah disusun dan sesuai dengan kelurahannya,” kaya Suyanta kepada TribunSolo.com, Senin (24/5/2021).
Baca juga: Mendikbud Muhadjir Effendy : Sistem Zonasi Bisa Dijadikan Bahan Evaluasi Pemda
Baca juga: Sebut PPDB Zonasi Silent Revolution, Menteri Nadiem : Sekolah Negeri Untuk Yang Paling Membutuhkan
"Jika di lokasi atau di salah satu kecamatan ada yang belum masuk zonasi SMA Negerinya maka bisa diusulkan,” ungkapnya.
"Dari data zonasi PPDB sekarang, satu SMA bisa diperebutkan oleh calon siswa dari tiga atau empat wilayah kecamatan terdekat,” ujarnya.
Meskipun demikian, dirinya berharap dengan adanya sistem zonasi ini pemerataan dari sekolah sekolah negeri bisa berjalan dengan baik.
