Geger Nama Bupati Karanganyar & Istri Pada Amplop Bantuan PKL Rp300 Ribu: Sudah Ditegur

Laporan Wartawan Tribunsolo.com, Muhammad Irfan Al Amin

TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar memberikan bantuan kepada sejumlah PKL di Karanganyar Kota.

Namun, ada hal lain yang menarik perhatian dalam pemberian bantuan tersebut.

Yakni ada amplop dengan tulisan nama Bupati Karanganyar, Juliyatmono dan istrinya yang juga anggota DPRD, Siti Khomsiyah. 

Amplop itu berisi uang tunai sebesar Rp 300 ribu yang dibagikan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terdampak PPKM Darurat.

Ada 840 pedagang yang dapat bantuan ini.

Amplop bertuliskan nama Bupati dan istri itu sempat beredar saat dibagikan oleh pihak Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM (Disdagnakerkop UKM), Karanganyar, sejak Senin (19/7/2021) lalu. 

Nah, penggunaan amplop bercap nama bupati dan istri itu sendiri jadi rasan-rasan banyak orang.

Baca juga: Awas Kecele, Exit Tol Gondangrejo Karanganyar Ditutup 24 jam hingga 25 Juli 2021

Baca juga: Pendaftaran Vaksinasi 750 Dosis Bagi Warga Karanganyar Dibuka Hari Ini, Begini Cara Daftarnya

Baca juga: Bupati Karanganyar Marah, Bantuan Tunai ke PKL Pakai Amplop Bertuliskan Namanya

Baca juga: Warga Kemuning Karanganyar Protes : Puskesmas Lamban, Nyawa Warga Positif Covid Tak Terselamatkan

Pasalnya, dana itu sendiri berasal dari Baznas Karanganyar, dan saat dikonfirmasi, Kepala Baznas Karanganyar, Sugiyarso, menuturkan bahwa pihaknya menyerahkan bantuan sekitar RP 300 juta. 

"Dana tersebut digunakan sebagai bentuk penanggulangan bencana, dan memang sudah ada instruksi dari pusat," katanya pada Kamis (22/7/2021). 

Dirinya mengakui bahwa tidak tahu mengenai penulisan nama bupati dan istri di atas amplop tersebut. 

"Saya tidak mengecek, dan yang terpenting itu dari Baznas, mengenai penyerahan, orang lain boleh melakukan," ujarnya. 

Sementara, Bupati Karanganyar Juliyatmono mengaku mendengar kabar amplop bertuliskan anamnya dan istrinya itu.

Ia mengakui hal itu tidak etis, dan mengakui bahwa hal tersebut merupakan kesalahan jajarannya.

Juliyatmono mengatakan, amplop itu sudah lama ada, tapi biasanya digunakan untuk keperluan acara pernikahan atau hajatan warga.

"Saya tegur kepada dinas terkait yang membagikan amplop tersebut,"

"Sudah diganti, dan saya juga minta maaf kalau sekiranya membuat gaduh di masa PPKM ini," ungkapnya. 

Secara terpisah, Kepala Disdagnakerkop dan UKM, Martadi menyebut bahwa amplop itu adalah sebuah kekeliruan dan kini sudah diganti. 

"Saya mengakui kurang mengontrol," katanya. 

"Sudah diganti dan tidak semuanya menerima amplop yang bernama bupati," terangnya.

Sebanyak 840 pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sekitaran Karanganyar Kota mendapatkan bantuan uang tunai, karena tidak berjualan selama PPKM darurat.

PKL itu tersebar di beberapa titik meliputi, Taman Pancasila, Alun-alun, Pujasera dan Stadion 45.

Masing-masing PKL mendapatkan bantuan senilai Rp 300 ribu.

Diketahui para PKL antre dengan membawa kartu anggota untuk mengambil bantuan tersebut di Dinas Perdagangan Tenaga Kerja dan Koperasi (Disdagnakerkop) UKM Karanganyar pada Senin (19/7/2021).

Kepala Disdagnakerkop UKM Karanganyar, Martadi menyampaikan, pengambilan bantuan bagi PKL hanya dilakukan hari ini saja.

Pemberitahuan soal bantuan ini telah disampaikan kepada koordinator pedagang di masing-masing lokasi.

"Ada 840 orang, yang mendapat bantuan pedagang yang sudah memiliki KTA atau di bawah binaan dinas," katanya kepada Tribunsolo.com, Selasa (20/7/2021).

Dia berharap dengan adanya stimulan ini dapat sedikit membantu pedagang karena selama diberlakukannya PKKM darurat, mereka terpaksa tidak berjualan di fasiliats umum terlebih dahulu.

Penyedia wahana rumah balon, Sugiyarto menuturkan, adanya bantuan ini bisa membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Dia menceritakan, sudah beroperasi di sekitaran Alun-alun selama kurang lebih 5 tahun.

"Selama tutup ya di rumah, tidak ada sampingan lain," ungkapnya.

Belum semua daerah di Solo Raya menggerojokkan bantuan seperti di Karanganyar.

Di Sragen misalnya, sejumlah pedagang kecil belum mendapatkan bantuan. 

Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Tiban Sragen, Setyono, mengatakan, selama pemberlakuan PPKM darurat, dia mengaku belum menerima bantuan dari Pemkab Sragen.

"Sampai sekarang belum ada (bantuan) sama sekali," ungkapnya.

Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat hingga pukul 20.00 WIB juga dikeluhkan para pedagang kecil.

"Semua pedagang tetap mengeluh, tapi kita semua tidak bisa berbuat apa-apa, pedagang hanya bisa pasrah, dengan peraturan yang telah dibuat," pasrahnya.

Setyono pun mengatakan dengan pendapatan yang menurun drastis, banyak pedagang yang kebingungan membayar angsuran bank mereka.

"Tentu saja pendapatan menurun secara drastis selama PPKM darurat, buat makan saja susah, bagaimana cara kita bayar angsuran bank," katanya kepada TribunSolo.com, Senin (19/7/2021).

Baca juga: Terpukul PPKM Darurat, PKL di Sukoharjo Ajukan Audiensi dengan Pemkab dan DPRD, Ini Tuntutannya

Baca juga: Apa itu Pil Sapi, Obat Berbahaya yang Beredar di Sragen : Murah, Sering Dipakai Gantikan Narkoba

Baca juga: Kapan Warga Sragen Dapat Kompensasi PPKM Darurat? Pemkab : Belum Ada, Tunggu Arahan Pusat Dulu

Setyono meminta, pemerintah tidak hanya melakukan himbauan, namun juga memberikan solusi, atas seretnya pemasukan selama pemberlakuan PPKM darurat.

"Mohon kepada pemerintah Kabupaten Sragen, serta perbankan untuk bisa memahami situasi dan kondisi saat ini," ujarnya. (*)