Ribuan Data Bantuan Sosial Tunai di Boyolali Bermasalah, Dana Kembali ke Kas Negara

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tri Widodo

TRIBUNSOLO.COM, BOYOLALI- Tidak hanya di Desa Gunung, Kecamatan Simo, Boyolali saja yang data penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) bermasalah.

Masih banyak lagi data BST yang musti diperbaiki. Sampai saat ini sudah ada 13 Kecamatan yang melaporkan rekap data BST. 

Hasilnya diketahui sebanyak 3.537 data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak memenuhi syarat (TMS).

Baca juga: Warga Meninggal di Boyolali Masuk Data Bantuan Sosial Tunai, Ganjar: Udah Mati Kok Bisa Hidup Lagi

Baca juga: Bantuan Sosial Tunai di Klaten Cair, Camat Dapat Aduan Penerima Ganda dan Tak Tepat Sasaran

Ribuan KPM yang TMS itupun langsung mengembalikan dana BST ke Kas Negara.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Ahmad Gojali mengatakan, banyak KPM yang TMS.

Ada data KPM yang dobel bantuan, KPM sudah meninggal dunia, menjadi perangkat desa atau sudah mampu, kemudian KPM tidak ditemukan alias tidak ada orangnya.

Baca juga: Penyebar Hoaks Bansos PPKM Darurat Ditangkap, Pelaku Raup Untung Rp1,5 Miliar, Begini Modusnya

Ada juga temuan lainnya yakni KPM sudah pindah rumah.

"Dana (BST) tidak disalurkan karena tidak memenuhi syarat. Otomatis dikembalikan ke kas Negara," kata Gojali.

"Saat ini 3.537 KPM yang diketahui (TMS) Ini baru dari 13 kecamatan yang melaporkan. Datanya juga masih terus bertambah. Karena ada data kecamatan yang belum seluruh desanya melaporkan. Sedangkan 9 kecamatan masih pendataan," terangnya.

Dia menyebut, Kabupaten Boyolali mendapat jatah BST sebanyak 62.923 KPM dengan nilai Rp 37.753.800.000.

Baca juga: KPK Periksa Gitaris The Changcuters Terkait Kasus Bansos, Begini Penjelasan Jubir KPK

Sampai saat ini, dana yang sudah tersalurkan sebanyak 87,83 persen atau 55.265 KPM.

Sisanya akan disalurkan melalui Kantor Pos hingga 14 Agustus mendatang.

"Masih banyak KPM yang belum mengambil BST. Selain itu, rekap data BST yang TMS terus dilakukan," ujarnya.

Baca juga: KPK Periksa Gitaris The Changcuters Terkait Kasus Bansos, Begini Penjelasan Jubir KPK

Sementara itu, Ganjar Pranowo mengaku memang masih banyak data yang tidak masuk kriteria KPM namun kembali muncul.