Pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein soal OTT KPK Viral, Ganjar Pranowo Beri Tanggapan

TRIBUNSOLO.COM - Video yang memperlihatkan Bupati Banyumas Achmad Husein mengatakan bahwa para kepala daerah takut dan tidak mau di-OTT viral di media sosial.

"Kami mohon kepada KPK sebelum OTT kalau ditemukan kesalahan, sebelum OTT kami dipanggil dahulu. Kalau ternyata dia berubah ya sudah lepas gitu, Pak. Tapi kemudian kalau tidak berubah baru ditangkap, Pak," ungkanya dalam cuplikan video.

Pernyataan Bupati Banyumas soal OTT tersebut disampaikan langsung dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Jateng.

Acara yang diadakan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jateng, Kamis (11/11/2021), turut dihadiri oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan Ganjar Pranowo.

Baca juga: Sosok Bupati Banyumas Achmad Husein yang Viral, Pernah Dapat Gelar Bangsawan dari Keraton Solo

Baca juga: Fakta di Balik Viral Nenek Tidur di Dalam Lemari Sempit di Warung Kopi, Ini Pengakuan Keluarga

Setelah viral, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan tanggapan soal pernyataan Achmad Husein.

Menurut Ganjar Pranowo, Achmad Husein sudah memberikan klarifikasi soal pernyataannya.

"Maksudnya itu bukan kalau OTT dikasih tahu, bukan. Bupati Banyumas kemarin klarifikasi ke saya, beliau menyampaikan bahwa maksudnya dikasih tahu pencegahannya dulu lah, jangan langsung di-OTT," kata Ganjar Pranowo di Semarang, Jawa Tengah dikutip dari Kompas.com, Senin (15/11/2021).

Lebih lanjut, Ganjar Pranowo meminta bupati dan wali kota tidak perlu takut dengan OTT KPK lantaran pencegahan terhadap tindak korupsi dimulai dari diri sendiri.

Maka kemarin saya sampaikan, ya tidak bisa, kita sendiri harus memperingatkan karena area rawan korupsi kita sudah tahu. Tapi bukan berarti kalau mau OTT dikasih tahu, kalau OTT dikasih tahu ya 'mlayu' (lari)," sambungnya.

Sementara Bupati Banyumas Achmad Husein menyebut jika penyataannya tersebut bersifat usulan.

Menurutnya, kepala daerah kerap dituntut membuat kebijakan cepat demi kepentingan masyarakat.

Namun, setelah dirunut, ternyata kebijakan itu menyalahi aturan di atasnya.

"Bukan masalah ambil uang proyek, ambil uang dari lelang jabatan, kalau itu sudah selayaknya dihukum. Yang saya maksud terkait pengambilan kebijakan yang bersifat mendesak, ternyata aturan di atasnya tumpang tindih,” tuturnya di Banyumas, Senin (15/11/2021).

Baca juga: Klarifikasi Bupati Banyumas yang Minta Diingatkan KPK sebelum OTT: Lihat Dulu Performa Kepala Daerah

Baca juga: Kecanduan Game Online, Bocah 12 Tahun di Banyumas Meninggal, Didiagnosis Alami Gangguan Saraf

Meski begitu, ia menegaskan jika dirinya tidak takut dengan OTT KPK.

"Insyaallah (saya) enggak ada masalah, kalau ada masalah saya enggak mungkin berani ngomong. Sepanjang saya tidak melakukan (korupsi), ngapain takut," jelasnya.

(*)