Breaking News:

Berita Boyolali Terbaru

UMK Boyolali 2022 Dikabarkan Hanya Naik Rp 10 Ribu, Buruh Menolak: Tak Sesuai Kebutuhan Riil

Tak berbeda dengan daerah lain di Jawa Tengah, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Boyolali juga cuma naik sedikit.

Penulis: Tri Widodo | Editor: Ryantono Puji Santoso
DOK. Kredivo via KOMPAS.com
Ilustrasi uang BLT Rp 600 ribu 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tri Widodo

TRIBUNSOLO.COM, BOYOLALI - Tidak berbeda dengan daerah lain di Jawa Tengah, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Boyolali juga cuma naik sedikit.

Informasi yang diterima TribunSolo.com, jika pembahasan UMK Boyolali 2022 sudah selesai.

Bahkan, usulan UMK Boyolali 2022 telah ditandatangani oleh dewan pengupahan.

Baca juga: Ganjar Umumkan UMP Jawa Tengah 2022 Naik 0,78 Persen, Kini Jadi Rp 1,8 Juta Lebih 12 Ribu

Baca juga: Curhat Pekerja soal UMK Solo 2022 : Di Jatim Sudah Hampir Rp 5 Juta, Kita Tak Sampai Setengahnya

Perhitungan penyesuaian Upah minimum menurut PP 36  tahun 2021 tentang pengupahan dan surat Menteri Ketenagakerjaan, besaran UMK tahun 2022 yang diusulkan sebesar Rp 2.010.299,30.

Nominal itu hanya naik Rp 10.299 saja.

Kenaikan UMK yang hanya Rp 10 ribu itu dengan tegas ditolak DPD Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Boyolali

Pasalnya, UMK tersebut tak sesuai dengan kebutuhan riil buruh di Boyolali.

Baca juga: Reaksi Buruh UMK Solo 2022 Naik 1 Persen, Ketua SPSI : Harusnya 10 Persen, Jatim Saja Bisa Rp 5 Juta

Ketua DPD FKSPN Boyolali, Wahono menyebut survey kebutuhan riil buruh di Boyolali telah dilakukan.

Hasilnya, buruh bisa tercukupi kebutuhan idealnya dengan upah sebesar Rp 2.417.532.

Lalu dengan adanya pertumbuhan ekonomi dan inflasi 2,15, maka kebutuhan hidup buruh di Boyolali sebesar Rp 2.469.500

“Untuk itu, kami secara kelembagaan meminta Bupati agar mempertimbangkan usulan kami ini,” ujarnya.

Baca juga: Mahasiswa yang Viral Mengkritik Dedi Mulyadi saat Punguti Sampah Buka Suara: Momennya Tepat

Karena memang, sesuai UUD 45, pasal 27, telah disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Selain itu, pada pasal 28D, juga menyebut setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan yag adil dan layak dalam hubungan kerja.

“Upah yang layak akan berdampak terhadap daya beli serta meningkatkan produksi barang dan jasa. Sehingga pertumbuhan ekonomi akan tinggi,” imbuhnya. (*) 

Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved