Arteria Dahlan Akhirnya Minta Maaf Terkait Ucapannya soal Sunda, Kini Pasrah Terima Sanksi dari PDIP

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA- Nama anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Arteria Dahlan,  ramai diperbincangkan di jagat media sosial beberapa hari belakangam.

Hal itu dipicu oleh pernyataannya yang menuai kontroversi.

Arteria sempat mengajukan permintaan kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk memecat seorang kepala kejaksaan tinggi (Kajati) yang memakai Bahasa Sunda saat rapat bersama DPR.

Lantas hal itu membuat Arteria banjir kritikan dari banyak pihak, terutama masyarakat Sunda.

Ia didesak untuk melontarkan permintaan maaf hingga dilaporkan ke pihak berwenang.

Baca juga: 5 Mobil dengan Pelat Nomor Sama Parkir di DPR, Diduga Milik Arteria Dahlan, Ini Tanggapan Polisi

Baca juga: Klarifikasi Arteria Dahlan soal Ucapan yang Menyinggung Warga Jabar, Kini Bawa-bawa Sunda Empire

Kini, Arteria akhirnya meminta maaf kepada masyarakat Sunda atas pernyataannya itu.

Permintaan maaf tersebut ia sampaikan di kantor DPP PDIP, Menteng, hari ini Kamis (20/1/2022).

“Saya dengan sungguh-sungguh menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Sunda atas pernyataan saya beberapa waktu lalu,” ujar Arteria, dilansir Tribunnews.com.

Merasa bersalah atas ucapannya, politisi PDIP itu mengaku siap menerima sanksi bentuk apapun dari partai naungannya.

Ia juga mengapresiasi sejumlah kritik dan masukan yang ditujukan kepadanya.

"Saya menyerahkan sepenuhnya kepada DPP Partai. Sebagai Kader Partai saya siap menerima sanksi yang diberikan Partai."

"Saya belajar dari persoalan ini, dan terima kasih atas seluruh kritik yang diberikan ke saya, pastinya akan menjadi masukan bagi saya untuk berbuat lebih baik lagi,” ucap Arteria dengan nada penyesalan.

Tak hanya itu, Arteria berjanji akan lebih baik dalam berkomunikasi.

Dia juga memastikan akan lebih fokus pada tugasnya sebagai anggota Komisi III DPR RI.

"Saya sendiri akan lebih fokus di dalam memerjuangkan keadilan bagi masyarakat, khususnya di dalam memerangi mafia narkoba, mafia tanah, mafia tambang, mafia pupuk, mafia pelabuhan/bandara/laut, mafia pangan dan BBM, dan berbagai upaya penegakkan hukum lainnya. "