Setahun Gibran Nahkodai Solo, Politikus PKS : Pola Komunikasi Dipertanyakan, Banyak Program Ditolak

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Septiana Ayu Lestari

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempunyai pandangan berbeda soal setahun kepemimpinan setahun Gibran Rakabuming Raka di Kota Solo.

Politikus DPD PKS Solo, Sugeng Riyanto menerangkan, adanya hasil survei dari Unisri Solo yang menyebut Gibran memuaskan, tak sepenuhnya tepat.

Pasalnya kata dia, survei tersebut tak mencakup seluruh aspek yang selama ini jadi bidang garapan Wali Kota.

"Di lapangan ada persoalan-persoalan lain yang barangkali tidak ditangkap oleh publik melalui survei," ujarnya kepada TribunSolo.com, Sabtu (19/2/2022).

Sugeng mencontohkan masih kurangnya pola komunikasi antara Gibran selaku Wali Kota Solo dengan organisasi perangkat daerah.

Yang akhirnya kekurangan tersebut, menyebabkan banyak kebijakan Pemkot mendapat penolakan dari masyarakat.

"Salah satunya tentang pola komunikasi Mas Wali dan Pemkot yang berujung pada banyaknya penolakan program Pemkot," terangnya.

Terkait hasil survei yang menyatakan 31 persen responden lebih mudah mendapatkan pekerjaan di masa Gibran-Teguh, Sugeng tidak sepakat.

"Hal tersebut tidak bisa dijadikan patokan, kawan-kawan UMKM masih saja belum merasakan adanya intervensi yang signifikan dari Pemkot," terang dia.

Baca juga: Survei Unisri : Setahun Pemerintahan Gibran, 31 Persen Responden Ngaku Mudah Cari Kerja di Solo

Baca juga: Setuju atau Tidak? Survei Unisri Sebut 31 Persen Warga Mudah Dapat Pekerjaan Zaman Gibran Menjabat

"Saya sering diskusi dengan mereka," jelasnya menekankan.

Lebih lanjut, PKS melakukan evaluasi tersendiri, dengan pendekatan yang mungkin selama ini tidak terlihat oleh publik.

Salah satu adalah apakah keputusan Gibran sudah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solo atau belum.

Tak hanya itu, keterlibatan Gibran dalam dunia politik yang kini dikait-kaitkan untuk maju wakil kepala daerah di Jakarta juga akan menjadi sorotan Sugeng.

"Pertama kita akan melakukan evaluasi dan kemudian memberikan masukan untuk kedepannya, kalau dilihat kan masa pemerintahannya masih 4 tahun," kata Sugeng.

"Termasuk kan udah mulai lirik-lirik Jakarta, lirik-lirik mana, itu juga harus dievaluasi, nanti bikin dia nggak fokus kerjanya," terang dia.

Benarkah Masyarakat Puas?

Jelang satu tahun Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa menjabat, survei terkait Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dirilis oleh Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta.

Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP) Unisri Dr. Drs. Suwardi, M.Si mengatakan berdasarkan hasil survei mayoritas masyarakat menilai capaian kinerja Gibran-Teguh sangat baik.

Capaian-capaian itu ditilik dari beberapa hal. Salah satunya kualitas pelayanan Aparatur Pemerintah Kota (Pemkot) di kantor lurah, camat dan Balai Kota.

Baca juga: Hasil Survei Kinerja Gibran Setahun Jadi Wali Kota Solo : Diklaim Memuaskan, Nilainya Capai 79,3

Baca juga: Tanggapi Hasil Survei, FX Rudy Siap Menangkan Gibran di Pilgub Jateng: Asal Ada Rekomendasi Ketum

"Kualitas pelayanan Aparat Pemkot Surakarta diapresiasi sangat positif. Survei memperlihatkan masyarakat menilai baik itu 88 persen, sangat baik 11 persen, sedangkan kurang baik 1 persen," ujar Suwardi, kepada TribunSolo.com, Jumat (18/2/2022).

Kemudian ada pula kualitas pelayanan kesehatan oleh Puskesmas serta pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang diinisiasi Pemkot dianggap berhasil.

Selain itu, mayoritas masyarakat atau sebanyak 70,4 persen menganggap Gibran-Teguh memiliki kemampuan menyeimbangkan pelaksanaan kebijakan berorientasi kesehatan dan ekonomi.

"Meskipun pada aspek yang lain, antara mereka yang berpandangan ekonomi lebih dipentingkan atau kesehatan yang lebih dipentingkan itu kesehatan yang dipentingkan,” tuturnya.

Baca juga: Versi Survei LSIN, Inilah 5 Menteri Terbaik dan 5 Menteri Terburuk, Capres Terpopuler Ada Tiga Nama

Dalam hal kemudahan untuk memperoleh penghasilan dan pekerjaan, Suwardi memaparkan dalam satu tahun terakhir masyarakat merasa mengalami perbaikan sebanyak 31,1 persen.

Namun tetap ada 1,3 persen warga masyarakat mengaku tahun 2021 lebih sulit dibanding tahun sebelumnya dalam hal memperoleh penghasilan dan pekerjaan.

“Data ini mengindikasikan, tahun 2021 walaupun lebih baik dibanding tahun 2020, namun masih ada masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan dan penghasilan,” katanya.

Tingginya apresiasi positif atas capaian kinerja ini, kata Suwardi, juga disebabkan karena Gibran dipersepsikan merakyat.

Ayah dari Jan Ethes Srinarendra itu dianggap tegas terhadap aparat birokrasi bermasalah dan dianggap lebih bijaksana dalam menghadapi permasalahan di masyarakat.

Baca juga: Gibran Unggul di Survei Pilgub Jateng, Usai dari Solo Akan Berlabuh ke Mana, Jateng apa DKI Jakarta?

"Mayoritas masyarakat sebanyak 65,8 persen menilai Gibran bersikap tegas ketika menghadapi aparat Pemkot yang bermasalah," tambahnya.

Dinilai Belum Maksimal di Bidang Pendidikan

Meski hasil survei didominasi oleh apresiasi yang bersifat positif, namun rupanya masih ada sisi kekurangan di Mata masyarakat saat Gibran-Teguh menjabat.

Kekurangan itu datang dari bidang pendidikan. Sebagian masyarakat menilai, pelaksanaan pendidikan SD dan SMP selama pandemi Covid-19 ini belum maksimal.

"Aspek yang masih belum maksimal dilaksanakan oleh Pemkot adalah pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar (SD dan SMP). Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan pembelajaran tatap muka (PTM) data menunjukan belum maksimal,” katanya.

Baca juga: Tokoh PDIP Solo FX Rudy Blak-blakan Sebut Ganjar Layak Capres 2024 : Dulu Survei Jokowi Naik Terus

Walaupun secara umum dipersepsikan baik, Suwardi menjelaskan masih banyak masyarakat yang menilai pelaksanaan PJJ dan PTM ala kadarnya hingga ada yang menilai gagal.

"Masyarakat menangkap kesan pemkot belum sepenuhnya siap mendukung infrastruktur dan pengaturan pelaksanaan kebijakan PJJ baik pada siswa maupun pendidikan pada satuan pendidikan," jelas Suwardi.

"Pada pelaksanaan PTM pemkot terlalu hati-hati sehingga menimbulkan kesan pemkot cenderung ragu-ragu. Hal ini sebenarnya perlu dimaklumi karena perspektif yang beragam atas fatalistic serangan varian covid-19 di masyarakat," pungkasnya. (*)