Duh, Inlah Hasil Temuan Satpol PP Sragen : Kini Mulai Banyak Muda-mudi Nongkrong Tak Bawa Masker

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Septiana Ayu Lestari

TRIBUNSOLO.COM, SRAGEN - Satpol PP Sragen blak-blakan membuka temuannya soal kepatugan warga memakai masker.

Kepala Satpol PP Sragen, Agus Winarno menjelaskan, pihaknya masih sering melakukan operasi yustisi untuk menegakkan aturan protokol kesehatan.

Namun, ternyata sebagian masyarakat Sragen mulai abai protokol kesehatan, khususnya memakai masker saat keluar rumah.

Agus mengatakan banyak ditemukan anak-anak muda di Sragen saat nongkrong tidak membawa masker.

"Hasil pemantauan 2 bulan terakhir, kita melakukan patroli ke beberapa titik, terutamanya fasilitas umum seperti di taman," ujarnya kepada TribunSolo.com, Jumat (4/3/2022).

"Di tempat tongkrongan anak-anai remaja itu, sebagian tidak memakai masker karena tidak membawa masker, kalau sedang makan minum kita maklumi, tapi setelah ditanya tidak membawa masker (saat nongkrong di luar rumah)," tambahnya.

Pemandangan tersebut sering ditemui di fasilitas umum yang ada di Kabupaten Sragen, khususnya di taman kota.

Lanjutnya, hal tersebut terjadi mungkin karena sempat menurunnya kebijakan PPKM di Kabupaten Sragen menjadi level 2.

Baca juga: Pertemuan Terakhir Jokowi dengan Miyono : Tak Dikenali Karena Pakai Masker & Bilang Ini Saya Pakde

Baca juga: Dulu Paling Ketat, Belanda Segera Cabut Kebijakan Wajib Jaga Jarak & Pakai Masker, Indonesia Kapan?

Di mana saat PPKM Level 2, kegiatan masyarakat dan mobilitas masyarakat masih dibatasi namun tidak terlalu ketat.

"Selain itu juga karena merasa pandemi ini sudah berjalan dua tahun, mungkin tingkat kepatuhan masyarakat semakin berkurang," jelasnya.

"Kalau di acara hajatan dan pertemuan prokesnya sudah bagus, yang berkurang muda-mudi ini," jelas dia.

Belasan PNS Tak Bermasker

Belasan ASN/PNS di Kabupaten Klaten terjaring razia karena tak memakai masker di tengah kasus Covid-19 meroket.

Kepala Satpol PP Klaten Joko Hendrawan mengatakan, razia tersebut digelar di kompleks kantor Pemkab untuk memastikan ketertiban PNS

"Hasilnya ada 13 ASN tidak pakai masker," kata dia kepada TribunSolo.com, Selasa (15/2/20220.

PNS lanjut dia menjadi contoh, tetapi jika alasannya lupa dan membawa tetapi tidak dipakai menjadi catatan penting.

"Alasannya ada yang lupa, terus kemudian di dalam mobil, sebetulnya mereka membawa tapi di dalam mobil jadi tidak dipakai," imbuhnya.

Joko menerangkan untuk para ASN belum diberikan sanksi terkait pelanggaran yang dilakukan.

"Saat ini masih teguran yang sudah kita sampaikan ke pimpinan masing-masing untuk mengingatkan," jelasnya.

Baca juga: Sedihnya Darmi, Pulang-pulang Warung Sotonya di Klaten Jadi Arang, Harta Benda Ludes Termasuk Motor

Baca juga: Beredar Kabar Seratusan PNS Brebes Terpapar Covid-19 Usai Bimtek di Solo, Ini Kata Wali Kota Gibran

Bupati Klaten Sri Mulyani menekankan, ASN tersebut akan dilakukan pembinaan.

"Nanti akan dilakukan pembinaan oleh kepegawaian. Seharusnya nanti akan diberi sanksi atau pembinaan," terang dia.

Kasus Covid-19 di Pemkab

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Pemkab Klaten ditutup mulai hari ini, Senin (14/2/2022).

Penutupan setelah adanya temuan 4 staf kantor tersebut terkonfirmasi positif Covid-19.

Kasus Covid-19 di Kantor Dukcapil Klaten bermula dari adanya 1 kasus positif yang diketahui pada Jumat (11/2/2022) lalu.

Setelah dilakukan tracing dan swab mandiri, ditemukan tiga kasus baru pada Senin (14/2/2022).

Penutupan Kantor Dukcapil Klaten disampaikan PLT Dukcapil Sri Winoto.

"Kemarin 1 positif, hari ini setelah swab antigen hasilnya reaktif (tambah) 3, jadi total ada 4," jelas Sri, Senin (14/2/2022).

"Yang terpapar dari Bidang Dafduk (Pendaftaran Penduduk) dan bagian pelayanan karena keduanya melakukan kontak erat saat melakukan tugas," jelasnya.

Baca juga: Cerita Keluarga Haji Ali Sukses Jualan Sate Ayam di Klaten : Tahun 1980 Datang Mencoba Peruntungan

Baca juga: Detik-detik Kecelakaan Karambol di Klaten, Avanza Putar Balik Ditabrak Mira, Jalan Macet hingga 3 Km

Winoto menerangkan bahwa penutupan ini berlangsung 2 hari.

"Jadi sementara ini kita lakukan penutupan untuk pelayanan offline," terangnya

"Sehingga mulai hari ini ini kita lebih mengutamakan layanan yang online," imbuhnya

Winoto menjelaskan bahwa trashing dilakukan kepada semua yang melakukan kontak erat.

"Kemudian untuk beberapa teman yang melakukan kontak erat juga sudah kita lakukan trashing, dengan melakukan swab secara mandiri dan ada beberapa dilakukan di Dinas Kesehatan,"

Dia menambahkan meski pelayanan ditutup namun pegawai tetap masuk kerja.

"Kita tetap masuk namun tidak memberikan pelayanan offline, kita konsolidasi untuk penyiapan sarana, prasarana dan sumber daya manusia untuk pelayanan online," jelasnya.

Untuk saat ini pelayanan kependudukan akan mengutamakan pelayanan online sama seperti saat PPKM level 3 diberlakukan.

Namun pihaknya tetap melakukan pelayanan offline khusus untuk beberapa layanan saja.

"Layanan offline kita layani khusus untuk misal pencatatan perkawinan karena itu wajib kesini jadi tetap kita layani," ucap Sri Winoto.

"Kalau untuk perekaman itu harus ke kantor atau ke Kecamatan yang memiliki peralatan, selebihnya yang bisa melalui aplikasi kita arahkan menggunakan aplikasi Sipon Keduten," terangnya.

Dia menambahkan belum ada batas waktu terkait penutupan pelayanan secara offline, karena masih melihat kondisi di lapangan.

Winoto menyadari bahwa banyak warga yang kecewa karena pengumuman ini mendadak. Meski begitu pihaknya sudah melakukan sosialisasi.

"Kami sudah berupaya melakukan sosialisasi, melalui media sosial kita seperti twitter dan media sosial lainnya," jelasnya.

"Disini (Kantor Dukcapil), tetap kita tugaskan teman untuk memberi pengertian kepada warga yang hadir di kantor Dukcapil," terangnya.

Winoto menjelaskan bahwa yang bersangkutan merupakan kasus aktif tanpa gejala yang saat ini dalam keadaan baik dan melakukan isolasi mandiri dirumah. (*)