Berita Sragen Terbaru
Ditjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos Dihapus, Komisi VIII DPR : Anggaran Rp 48 Triliun ke Mana?
Komisi VIII DPR RI menyoroti penghapusan Ditjen Penanganan Fakir Miskin di Kementerian Sosial (Kemensos).
Penulis: Septiana Ayu Lestari | Editor: Asep Abdullah Rowi
lihat foto
Laporan Wartawan TribunSolo.com, Septiana Ayu Lestari
TRIBUNSOLO.COM, SRAGEN - Komisi VIII DPR RI menyoroti penghapusan Ditjen Penanganan Fakir Miskin di Kementerian Sosial (Kemensos).
Anggota Komisi VIII RI, Endang Maria Astuti mengatakan, penghapusan Ditjen Penanganan Fakir Miskin pada akhir Desember 2021 lalu oleh Menteri Sosial, Tri Rismaharini jadi tanda tanya.
Ia mempertanyakan alokasi dana Rp 48 triliun yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2022.
"Nantinya kita ingin memastikan (alokasinya) karena anggaran Rp 48 triliun tidak sedikit, kita akan melihat ini akan dikemanakan," katanya kepada TribunSolo.com saat berada di Kabupaten Sragen, Sabtu (5/3/2022).
Komisi VIII DPR RI akan melakukan monitoring dan evaluasi, agar anggaran yang telah dialokasikan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
"Sehingga itu harus dimanfaatkan oleh masyarakat, ini besar harapan kami, mana sih yang efektif, kita berharap uang dimaksimalkan mungkin untuk masyarakat," jelasnya.
Hingga kini penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Sragen sudah mencapai 96,93 persen per Jumat (4/3/2022).
Baca juga: Pemilik Warung di Sragen Curhat Minyak & Gas Elpiji Naik, Pendapatan Hanya Cukup untuk Gaji Karyawan
Baca juga: Waduh, Sejumlah Guru PNS di Karanganyar Terima Bansos, Satu Orang Ketahuan Sudah Ambil Berkali-kali
Dari total 65.179 Penerima Keluarga Manfaat (PKM) sudah tersalurkan ke 63.181 KPM.
Sedangkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sudah dilakukan pencairan sebanyak 75,65 persen.
Jumlah bantuan yang sudah dicairkan sebanyak Rp 16,1 miliar dari total bantuan PKH sebanyak Rp 21,3 miliar.
Guru Dapat Bansos di Karanganyar
Sejumlah guru berstatus PNS/ASN di Kabupaten Karanganyar terdaftar menerima bantuan sosial (bansos).
Hal ini dibuka Dinas Sosial (Dinsos) Karanganyar karena nama guru-guru itu masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
Kepala Dinsos Karanganyar, Sugeng Raharto mengatakan ada 4 guru ASN yang menerima bansos secara berturut-turut.
