BREAKING NEWS: Kantor Khilafatul Muslimin Ditemukan di Solo, Letaknya di Belakang Kantor DPRD Solo 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Kantor Khilafatul Muslimin ditemukan di Kota Solo.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa, usai rapat lintas sektoral di Makorem 074/Warastratama, Rabu (8/6/2022).

Kantor tersebut berada di Gang 4 nomor 8, RT 1/IX Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Solo.

Baca juga: Sosok Abdul Qadir Hasan Baraja, Pimpinan Khilafatul Muslimin yang Ditangkap Polisi

Baca juga: Densus 88 Ingatkan Masyarakat Bahaya Khilafatul Muslimin : Punya Sejarah Panjang dengan Aksi Teror

"Khilafatul Muslimin ternyata di Solo ada kantornya, di belakang DPRD Solo," katanya.

Khilafatul Muslimin merupakan organisasi keagaaman di Indonesia dengan menganut ideologi khilafah.

Organisasi ini tengah mejadi sorotan, usai penangkapan pimpinan kelompok Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Baraja pada Selasa (7/6/2022).

Pemerintah sangat mewaspadai aktivitas dari Khilafatul Muslimin ini, karena memiliki potensi untuk makar.

"Itu (kantornya) sudah cukup lama," pungkasnya. 

Sosok Pimpinan Khilafatul Muslimin

Polda Metro Jaya menangkap pimpinan tertinggi organisasi Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Baraja di Bandar Lampung.

Penangkapan itu sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra.

Endra menyebut Abdul Qadir ditangkap di Markas Besar Khilafatul Muslimin yang berlokasi di Kota Bandar Lampung.

"Ya (di Bandar Lampung)," kata Zulpan melalui pesan singkat, Selasa (7/6/2022).

Meski demikian, Zulpan belum memerinci proses penangkapan Abdul Qadir Baraja yang dilakukan tim Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Ditelusuri menggunakan aplikasi Google Maps, lokasi Markas Khilafatul Muslimin berada di pusat Kota Bandar Lampung.

Baca juga: Densus 88 Ingatkan Masyarakat Bahaya Khilafatul Muslimin : Punya Sejarah Panjang dengan Aksi Teror

Baca juga: Sosok Mendiang Pengacara Senior M Assegaf di Mata Keluarga Abu Bakar Baasyir: Luwes dan Humoris 

Adapun alamat Markas Besar Khilafatul Muslimin Jl WR Supratman, Pesawahan, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, Lampung.

Di dalamnya terdapat masjid yang dinamakan Masjid Kekhalifahan dengan warna hijau.

Diduga, lokasi tersebut menjadi pusat kegiatan organisasi Khilafatul Muslimin dan juga terdapat foto-foto kegiatan seperti ibadah salat hingga aktivitas lainnya yang tersimpan di Google Maps.

Sosok Abdul Qadir Hasan Baraja

Abdul Qadir Hasan Baraja adalah pendiri organisasi Khilafatul Muslimin yang berpusat di Masjid Kekhalifaan Islam, Teluk Betung, Bandar Lampung, Lampung.

Organisasi keagamaan Indonesia yang mengusung ideologi khilafah itu didirikan oleh pada 1997 silam.

Baru-baru ini, organisasi tersebut mendapat sorotan setelah adanya aksi konvoi puluhan pengendara motor yang mengatasnamakan Khilafatul Muslimin.

Konvoi motor sembari membagi-bagikan seleberan terkait kebangkitan Khilafatul Muslimin itu dilakukan di beberapa daerah seperti Jakarta hingga Kabupaten Brebes, Jawa Tengah (Jateng).

Organisasi Khilafatul Muslimin sendiri mendapatkan kecaman dari berbagai pihak seperti Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Majelis Ulama Indonesia (MUI), hingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Sebab ideologi khilafah yang diusung oleh Khilafatul Muslimin dinilai tak sesuai dengan Pancasila sebagai pemersatu NKRI.

Selain itu, sang pendiri yakni Abdul Qadir Hasan Baraja juga pernah dipenjara sebanyak 3 kali.

Abdul Qadir Hasan Baraja lahir di Taliwang, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 10 Agustus 1944.

Pemimpin Khilafatul Muslimin itu mengawali pendidikannya di Gontor, Jatim, lalu memilih tinggal di Lampung.

Abdul Qadir Hasan Baraja dikenal dengan dukungannya terhadap pergerakan separatis NII/DI pada masa mudanya.

Abdul Qadir Hasan Baraja pernah dipenjara dua kali terkait kasus terorisme alias residivis terorisme.

Kasus pertamanya yaitu pada tahun 1979 terkait Teror Warman.

Sederet Kasus Abdul Qadir Hasan Baraja

Sementara itu, Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol Ahmad Nurwakhid, mengatakan jika ini bukan kali pertama Abdul Qadir Hasan Baraja berurusan dengan hukum.

Tercatat ia beberapa kali ditangkap polisi karena kasus berbeda.

"Ini (Abdul Qadir Hasan Baraja) sebenarnya sebagai residivis," ujar Brigjen Pol Ahmad Nurwakhid seperti dilansir dari video di kanal YouTube Official iNews yang tayang pada Rabu (1/6/2022).

"Karena pertama yang bersangkutan pernah ditahan selama 3 tahun terkait dengan Teror Warman sekitar tahun '79nan," jelasnya.

Sedangkan kasus hukum keduanya pada tahun 1985 terkait aksi pengeboman di Jawa Timur dan Candi Borobudur, Magelang, Jateng.

"Kemudian juga yang bersangkutan pernah ditahan 13 tahun dalam kasus pengeboman di Jawa Timur maupun pengeboman Borobudur, Jawa Tengah."

Tak berhenti di situ, Abdul Qadir Hasan Baraja juga ditahan oleh Polda Lampung atas kasus pelanggaran protokol kesehatan pada tahun 2021 lalu.

Khilafatul Muslimin Buka Suara

Amir wilayah Khilafatul Muslimin Bekasi Raya Abu Salma telah mengkonfirmasi penangkapan itu.

Meski begitu, dia mengaku tak tahu perihal kasus yang menjerat pimpinannya itu.

 "Saya membenarkan dan dapat informasi adanya penangkapan di Lampung itu. Cuma menurut saya narasi penangkapan itu negatif ya, karena sampai sekarang kami gak tahu apakah penangkapan itu terkait kasus apa," kata Abu saat dihubungi, Selasa (7/6/2022).

Abu merasa keberatan jika penangkapan Abdul Qadir Baraja dikaitkan dengan polemik konvoi motor Khilafah yang ramai beberapa hari lalu.

Menurutnya, tidak seharusnya Baraja dikaitkan dengan acara konvoi motor terkait khilafah sehingga berujung pada penangkapan di Markas Besar Khilafatul Muslimin.

"Kalau dikaitkan dengan konvoi motor itu bagi saya kurang pas, sebab ini bukan perintah pimpinan pusat atau pihak lain. Murni inisiatif syiar dari kawan-kawan daerah," tutur Abu.

Adpaun konvoi syiar Khilafah yang ramai di wilayah Jawa,, menurut Abu bukan berasal dari instruksi pusat atau Baraja, melainkan hanya kesepakatan pengurus Khilafatul Muslimin di Jawa.

"Nah, harapan saya bahwa ini tidak dikaitkan dengan khilafah. Konvoi motor ini merupakan hasil musyawarah se-Jawa. Baik Jakarta, Bekasi Raya, Karawang, Priangan, Jateng dan Jatim. Ini harus ditekankan. Sehingga tak melibatkan di mana-mana," kata Abu.

 "Tak ada instruksi dari pusat, enggak ada. Kebijakan di Jawa sebetulnya. Maka ini kurang sinkron bila dikaitkan dengan itu," tambahnya.

(*)