Buntut 'Amplop Kyai', Masyarakat Pecinta Kyai Solo Raya Bakal Gelar Aksi di Bundaran Gladag

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tri Widodo

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Pernyataan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa soal 'amplop kyai' berbuntut panjang.

Di Jogja, sempat ada aksi dari sekelompok masyarakat yang 'ngamen' untuk mengembalikan uang amplop kyai hingga berencana melaporkan Suharso ke polisi.

Sementara di Solo, masyarakat yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Pencinta Kyai Solo Raya berencana menggelar aksi damai untuk memberikan dukungan kepada DPP PPP atas pencopotan Suharso Monoarfa dari ketua umum.

Baca juga: Tanggapan DPC PPP Wonogiri Soal Suharso Monoarfa Dicopot dari Ketum: Kami Menunggu Instruksi Pusat

Baca juga: Suharso Monoarfa Dicopot dari Jabatan Ketua Umum, Ketua DPC PPP Sragen : Keputusan Sudah Matang

Aksi damai itu akan digelar di Bundaran Gladag, Jalan Slamet Riyadi Solo, Kamis (8/9/2022).

Tresno Subagyo, salah satu anggota forum pecinta Kyai Solo Raya mengatakan aksi damai ini akan diikuti ratusan orang se-Solo Raya.

Mereka yang ikut dalam aksi damai ini adalah masyarakat yang mengklaim sayang akan keberadaan kyai.

"Kami sangat menyayangkan atas pernyataan Pak Suharso Monoarfa yang sangat menyakiti hati kami," katanya kepada TribunSolo.com, Kamis (8/9/2022).

Menurutnya, Partai Persatuan Pembangunan didirikan oleh para Ulama demi berkhidmat kepada Ummat, Bangsa dan Negara.

Sehingga dalam menjalankan roda organisasi partai tidak bisa lepas dari peran para Ulama.

Baca juga: Pandangan Pengamat Soal Pemberhentian Suharso dari Ketum PPP, Bisa Goyang Kursi di Kabinet

Baca juga: Respon Ketua DPC PPP Karanganyar, Tahu Suharso Monoarfa Dicopot dari Jabatan Ketua Umum PPP

Bahwa penghormatan kepada Ulama adalah wajib bagi seluruh elemen partai termasuk di dalamnya adalah Ketua Umum.

Tresno menilai Konstituen Partai Persatuan Pembangunan sebagian besar adalah kaum Muslimin yang menjunjung tinggi harkat dan martabat para Ulama.

Apabila ada penistaan kepada Ulama oleh Kader Partai apalagi seorang Ketua Umum, maka akan menimbulkan kemarahan besar ummat.

"Untuk menghindari fitnah yang lebih besar di PPP dan tetap menjaga marwah para ulama, kami Forum Masyarakat Pencinta Kyai Solo Raya mendukung penuh Pencopotan Bapak Suharso Monoarfa sebagai Ketua umum," jelasnya.

DPC PPP Kota Solo Trauma Dualisme di Tubuh Partai

Pencopotan Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ternyata membuat DPC PPP Kota Solo cukup kaget.

Pencopotan Suharso yang kemudian digantikan sementara oleh Muhamad Mardiono, membuat dualisme di tubuh partai berlambang kabah itu mencuat kembali.

Ketua DPC PPP Kota Solo, Edy Jasmanto mengaku trauma dengan adanya dualisme di tubuh partai PPP selama ini.

"Kami juga sudah trauma dengan dualisme kepemimpinan. Kami sudah trauma periode yang kemarin," kata Edy, kepada TribunSolo.com, Senin (5/9/2022).

Baca juga: Hasil Musyawarah DPP PPP : Suharso Monoarfa Dicopot dari Ketua Umum PPP

Baca juga: Politikus PPP Sebut 3 Tokoh yang Dapat Endorsement Jokowi untuk Maju Pilpres 2024, Ini Nama-namanya

Menurutnya, DPC PPP Solo sendiri tidak tahu menahu terkait konflik yang berada tubuh PPP.

"Kita ini ndak (tidak) tahu ontran-ontran (konflik), begitu tahu sudah dilengserkan," kata dia.

Edy mengungkapkan, saat ini pihaknya memilih mengikuti aturan dari pengurus pusat mengenai permasalahan ini, serta menunggu arahan yang lebih lanjut.

Disinggung mengenai 'Kiyai Amplop' yang diduga menjadi sumber pencopotan Suharso, Edy enggan berkomentar panjang.

"Saya enggak tahu mengenai masalah itu, biar beliau sendiri yang menjawab," ucapnya.

Edy lebih fokus bahwa adanya dualisme yang terjadi di tubuh PPP sangat berdampak dengan partai itu sendiri.

Baca juga: Harta Suharso Monoarfa yang Diberhentikan dari Ketum PPP Capai Rp73 Miliar, Pernah Pakai Jet Pribadi

Baca juga: PPP Karanganyar Usul ke DPP untuk Usung Anies Baswedan Jadi Capres, Ini Alasannya

Bahkan hal tersebut tak ditampiknya sangat berpengaruh pada perolehan kursi yang didapat PPP.

"Intinya dari DPC PPP masih mengikuti arahan pusat, siapapun memimpin PPP," ucapnya.

"Dampaknya kursi di dewan turun 50 persen, dari sekitar 39 menjadi 19 kursi karena adanya dualismenya kepemimpinan," jelas dia.

Lebih lanjut, Edy mengaku merasa capai dengan adanya duliasme yang terjadi selama ini di tubuh PPP.

"Tidak ada dualisme lagi, dualisme kepemimpinan sudah capai, tiga tahun capai," pungkasnya.

Suharso Monoarfa Dicopot dari Ketua Umum PPP

Pimpinan 3 Majelis DPP PPP sudah melakukan musyawarah, hasilnya mereka memutuskan mencopot Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum.

Setelah Suharso Monarfa dicopot, selanjutnya bakal ditunjuk seorang pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan kursi Ketua Umum PPP pengganti Suharso Monoarfa

Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP Usman M. Tokan menyebut pemberhentian dilakukan setelah pimpinan 3 Majelis partai menyikapi terkait ramai dan gaduhan soal Suharso Monoarfa secara pribadi dan kalangan simpatisan PPP.

Baca juga: Puluhan Guru WB yang Lolos PPPK di Karanganyar Geruduk Dewan, Galau Soal Penempatan 

"Sehingga pada tanggal 30 Agustus 2022, dengan berat hati, Pimpinan 3 Majelis yang merupakan Majelis Tinggi DPP akhirnya melayangkan surat ketiga yang atas dasar kewenangannya mengeluarkan Fatwa Majelis yakni Memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari Jabatan Ketua Umum DPP PPP terhitung sejak surat tersebut ditandatangani," kata Usman saat dikonfirmasi Tribunnews, Senin (5/9/2022).

Usman mengatakan, pada tanggal 2-3 September bertempat di Bogor, Mahkamah Partai melakukan rapat dan mengeluarkan Pendapat Mahkamah Partai.

"Bahwa menyepakati usulan 3 Pimpinan Majelis untuk memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025," terangnya.

Kemudian, 3 Pimpinan Majelis DPP PPP meminta pendapat hukum Mahkamah Partai sesuai dengan AD/ART PPP, serta meminta Pengurus Harian (PH) DPP PPP segera melaksanakan rapat untuk memilih dan menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum untuk mengisi lowongan jabatan tersebut.

Usman menjelaskan, bahwa keputusan yang diambil para majelis dipastikan telah meminta pertimbangan banyak pihak.

Tak terkecuali Ketua Majelis Syari’ah, KH Mustofa Aqil Siraj.

Baca juga: Politikus PPP Sebut 3 Tokoh yang Dapat Endorsement Jokowi untuk Maju Pilpres 2024, Ini Nama-namanya

"Selaku Ketua Majelis Syari’ah yang ucapannya, pandangannya, nasihatnya serta fatwanya harus diikuti oleh seluruh pengurus, kader dan simpatisan PPP seluruh Indonesia," kata dia.

"Selaku Ketua Majelis Syari’ah dalam arahannya meminta agar persoalan ini harus segera dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka kemaslahatan umat, bangsa dan negara, sesuai kaidah dan aturan organisasi PPP yg berazaskan Islam ini," sambubgnya.

KH Mustofa Aqil Siraj, menurut Usman, juga mengimbau kepada seluruh jajaran pengurus dan pejuang Partai Persatuan Pembangunan untuk terus melakukan kerja-kerja organisasi dan kerja elektoral.

Yang paling penting mereka tak terfokus hanya pada satu masalah tertentu.

"Silakan lanjutkan Program Sekolah Politik dan bedah dapil agar target perjuangan bisa terwujud. Ikhtiar politik terus kita lakukan semoga Allah meridhoi perjuangan kita, Aamiiin," jelasnya.

(*)