Perwakilan Buruh yang Demo Harga BBM di Karanganyar Diterima Ketua DPRD, Janji Sampaikan ke Senayan 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Mardon Widiyanto

TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR - Ratusan buruh di Kabupaten Karanganyar yang melakukan demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di Kantor DPRD Karanganyar, mendapat sambutan dari pimpinan dewan, Rabu (21/9/2022).

Bahkan, sejumlah perwakilan buruh dipersilahkan untuk menyampaikan aspirasinya di hadapan pimpinan DPRD Karanganyar.

Ada beberapa perwakilan buruh yang menyampaikan aspirasi kepada pimpinan DPRD Karanganyar, seperti Dwi Haryadi perwakilan dari DPD Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Karanganyar, Danang dari Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan (SP KEP) Karanganyar, Haryanto, dan beberapa buruh lainnya.

Hampir keseluruhan mereka menyampaikan, agar pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM, stabilkan harga pangan dan cabut UU cipta kerja, serta menaikan UMK Karanganyar 2023.

Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo mengatakan tuntutan buruh tersebut bakal disampaikan ke jajaran legislatif di senayan. 

"Pemerintah juga sedang bertahan dari situasi sulit, 70 persen migas dari impor, pemerintah menyalurkan BLT BBM ke puluhan juta keluarga, masih juga menyalurkan BSU," kata Bagus kepada TribunSolo.com, Rabu (21/9/2022).

Baca juga: Ratusan Buruh di Karanganyar Geruduk DPRD, Demo Tuntut Turunkan Harga BBM hingga Kenaikan UMK

Bagus meminta buruh meredakan emosi dahulu.

Dia menjelaskan, saat ini pemerintah sedang menyalurkan jaring pengaman sosial untuk menekan inflasi akibat kenaikan harga BBM subsidi. 

Selain itu, Pemkab Karanganyar akan menyalurkan BLM BBM Pemkab Karanganyar Rp 4 miliar ke ribuan sasaran yang dikoordinasi Dinsos, Dishub dan Disdagnakerkop. 

"Sumbernya dari 2 persen Dana Transfer Umum (DTU)," katanya.

Ratusan Buruh Demo

Ratusan Buruh di Karanganyar berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Karanganyar, Rabu (21/9/2022).

Ratusan buruh lakukan demontrasi untuk menolak kenaikan harga BBM, tolak UU Omnibus Law hingga meminta kenaikan UMK Karanganyar 2023.

Berdasarkan pantauan TribunSolo.com, massa buruh mulai berkumpul di sekretariat FSP KEP di Sambirejo, Jetis, Jaten, Karanganyar, sekira pukul 07.00 WIB.

Rencananya para buruh melakukan demonstrasi di DPRD Karanganyar.

Mereka datang ke DPRD Karanganyar menggunakan mobil dan mobil pikap yang diisi pengeras suara.

Terlihat mereka mulai berangkat dari titik kumpul sekira pukul 08.00 WIB.

Nampak mereka berjalan melalui pasar Balong, Karanganyar, lalu menuju jalan Solo-Tawangmangu melalui simpang tiga Palur Plasa.

Baca juga: Rabu Besok, Ratusan Buruh Karanganyar Akan Demo Tolak Kenaikan BBM & Minta UMK 2023 Naik 30 Persen

Kemudian aksi konvoi kendaraan mereka berlanjut menuju DPRD Karanganyar.

Aksi mereka dikawal mobil patroli Polres Karanganyar.

Sesampainya di kantor DPRD Karanganyar, mereka melanjutkan aksinya dengan melakukan orasi.

Sementara itu, beberapa perwakilan menemui pimpinan DPRD Karanganyar untuk menyalurkan aspirasi dari mereka.

Diberitakan sebelumnya, Koordinator lapangan aksi DPC Forum Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP KEP) Karanganyar, Candra Tri Cahyono mengatakan demonstrasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menolak kebijakan pemerintah pusat yang menaikan BBM beberapa waktu lalu.

"Selain itu, kami juga menuntut mencabut paket hukum Omnibus Law, yaitu UU Cipta kerja, dan meminta menaikan UMK Karanganyar 2023," kata Candra, kepada TribunSolo.com, Jum'at (16/9/2022).

Candra mengatakan, pihaknya juga menuntut adanya kenaikan UMK Karanganyar di tahun 2023 sebanyak 30 persen.

Sebagai informasi, UMK Karanganyar di tahun 2022 hanya mengalami kenaikan Rp 10 ribu dan menjadi Rp 2.064.313.

Dengan demikian, permintaan buruh untuk menaikan UMK Karanganyar di tahun 2023 sebanyak 30 persen atau naik sekira Rp 600 ribu atau menjadi Rp 2.683.606.

"Ketiga poin tersebut kami masukan dalam tuntutan kami dalam aksi kami," ungkap Candra.

Dia menuturkan, para buruh juga dituntut untuk mengikuti 5 program BPJS Ketenagakerjaan seperti JHT, JKM, JKK, JP dan JKP.

Menurutnya, beban iuran tersebut  memberatkan para buruh dengan upah yang mereka terima.

"Dan untuk pembayaran iuran sesuai ketentuan yang berlaku jangan dibebankan kepada semua pekerja," ujar Candra. (*)