Kesaksian Karyawan SS Solo soal Pemotongan Gaji karena Menerima BSU : Pernah Terjadi Tahun Lalu

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Ada fakta baru di tengah viralnya pemotongan gaji karyawan Waroeng Spesial Sambal (SS) penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Itu terungkap saat Komisi IV DPRD Solo sidak di WSS Manahan Solo, Kamis (3/11/2022).

Kepala Cabang WSS Manahan, Muhammad Hafidz mengungkap pemotongan gaji karyawan  telah terjadi sejak tahun lalu.

"Sebelumnya pernah seperti itu juga tahun lalu," ungkap dia saat disidak.

Alasan pemotongan pun serupa dengan yang dilakukan tahun ini.

"Alasannya sama. Pemerataan. Misalnya bulan ini seribu (Rp 1.000.000) bulan depan penambahan gaji seribu lima puluh (Rp1.050.000)," terangnya.

Untuk tahun ini ia tidak mengetahui apakah karyawan yang berada di bawah manajemen Waroeng SS Cabang Manahan akan dipotong.

"Kami belum mengetahui mengenai pemotongannya. Saya sendiri dapat (BSU, red)," jelasnya.

Baca juga: Berakhir Damai, Guru Tampar Murid di SMPN 1 Sawit Boyolali, Sang Guru Ternyata Minta Dimutasi Saja

Baca juga: Komisi IV DPRD Solo Sidak : Temukan, Ada Karyawan Waroeng SS Manahan Tak Punya BPJS Ketenagakerjaan

Namun, ia sendiri tidak merasa keberatan mengenai pemotongan gaji ini.

"Kalau saya tidak keberatan," terangnya.

Karyawan yang tidak menerima BSU diduga karena tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Anggota Komisi IV DPRD Solo, Ginda Ferachtriawan mendapati 50 persen lebih karyawan di WSS Manahan tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan.

Bahkan, Ginda mengaku juga menerima keluhan salah satu mantan karyawan di mana iuran BPJS Ketenagakerjaan sempat nunggak.

"Saya belum lama ini mendapatkan DM setelah ada berita viral soal SS menyampaikan pernah bekerja di SS diikutkan BPJS Ketenagakerjaan, tapi tidak rutin membayarnya," ungkap dia kepada TribunSolo.com.

"Ini saya mendatangi SS untuk menanyakan apakah betul pegawainya sudah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Disampaikan tadi ada yang sudah ada yang belum," jelas Ginda.

Baca juga: Gaji Pegawai Waroeng SS Penerima BSU Disunat, Gibran Sebut Bukan di Solo, Dinas Buka Posko Aduan

Baca juga: Penyebab Guru Boyolali Tampar Murid Hanya soal Sepele: Es Teh di Plastik Tumpah,Nyiprat ke Mana-mana

Ia pun akan menindaklanjuti dengan melaporkannya ke dinas terkait.

"Nanti akan saya sampaikan dinas terkait maupun BPJS untuk di-follow up," terangnya.

Ia pun menegaskan, semua karyawan harus didaftarkan oleh perusahaan dimana ia bekerja sesuai dengan amanat BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

Selain itu, banyak manfaat yang didapatkan jika perusahaan mendaftarkan karyawannya.

"Karena kita tahu betul manfaatnya. Mereka akan mendapatkan perlindungan dari berangkat sampai pulang kerja. Perusahaan tidak perlu menanggung," terangnya.

Ginda menambahkan, setidaknya ada 30 karyawan yang bekerja di Waroeng SS Cabang Manahan, baik ber-KTP Solo maupun tidak.

"Ada yang mengikuti (BPJS), ada yang belum," jelasnya.

Kepala Cabang SS Manahan, Muhammad Hafidz beralasan mereka yang belum didaftarkan, karena masih baru atau belum lama berstatus karyawan.

Hafidz beralasan karyawan yang tidak didaftarkan merupakan karyawan baru.

"Belum semua terdaftar. Untuk pegawai yang sudah lama terdaftar. Tapi untuk pegawai yang masih baru belum terdaftar, 50 persen lebih," terangnya.

Kata Gibran soal SS

Sebelumnya, seorang warganet curhat kepada Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming melalui cuitan di akun Twitter miliknya.

Dia curhat masalah kebijakan pemotongan gaji karyawan yang menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang diterapkan Waroeng Spesial Sambal (WSS).

"Opo-opo kok kudu viral sek to mas @gibran_tweet padahal warung spesial sambal udah curang dari beberapa tahun lalu, gaji suamiku dipotong karena BSU. 2 tahun 2020 & 2021 THR nggak cair. Kalau ada yg protes / tidak sependapat langsung di PHK waktu ituuu," tulisnya.

Cuitan tersebut sempat mendapat respon dari Gibran.

Dia menanyakan lokasi kejadian dan nama suaminya.

"SS cabang solo? Boleh tau nama lengkap suaminya?," tulisnya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Solo, Widyastuti Pratiwiningsih mengatakan sejauh ini pihaknya belum menerima laporan terkait masalah yang menimpa WSS.

"Dari pekerja WSS Solo sendiri belum ada aduan, tapi saya baca di surat kabar. Dari sisi regulasi terkait pemotongan upah sudah diatur dengan jelas," kata dia kepada TribunSolo.com, Kamis (3/11/2022).

"Jika pemotongan upah dikaitkan dengan BSU yang diterima oleh pekerja, itu yang tidak ada di dalam regulasi yaitu PP nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan," tambahnya.

Baca juga: Kadinsos Pastikan Ada 19 Ribu Penerima BSU dari Kota Solo, Mulai Dari Buruh Gendong Sampai Ojol

Baca juga: Cerita Tenaga Honorer Mau Cairkan BSU, Malah Dibuat Kaget Saldo Rekeningnya Jadi Rp14,8 Triliun

Kendati demikian Dinas Ketenagakerjaan Kota Solo tetap membuka posko aduan apabila ada pegawai WSS di Solo yang mengalami pemotongan gaji setelah menerima BSU.

Adapun Wali Kota Gibran mengatakan laporan yang diterimanya bukan berada di wilayah Kota Solo.

"Itu yang lapor (pegawai Waroeng SS) Yogyakarta dan Gonilan. Saya sudah dapat datanya bukan SS yang ada di Solo," ucap Gibran.

Dikutip dari Kompas.com, Dinaskertrans DIY sudah melakukan pemeriksaan terhadap manajemen WSS.

Itu besar kemungkinan tidak hanya berhenti terkait pemotongan gaji pegawai penerima BSU.

Namun juga dugaan adanya pegawai yang tidak didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. (*)

a