Berita Boyolali Terbaru

UMP Jateng 2023 Naik 8 Persen dengan Dasar Permenaker, Apindo Boyolali Ngaku Kecewa Berat

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi mengumumkan UMP Jateng tahun 2023. Per 1 Januari 2023 nanti besaran UMP Jateng bakal sebesar 1.958.169,69.

wartakota.tribunnews.com
Ilustrasi kenaikan UMP Jateng 2023 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tri Widodo

TRIBUNSOLO.COM, BOYOLALI - Upah minimum provinsi (UMP) Jawa Tengah 2023 sudah ditetapkan. Naik sebesar 8 persen atau setara Rp 145.234,2.

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo resmi mengumumkan UMP Jateng tahun 2023.

Dengan begitu per 1 Januari 2023 nanti besaran UMP Jateng sebesar Rp 1.958.169,69.

Penetapan UMP dengan regulasi baru dari Peraturan Menteri (Permen) Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 itu membuat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Boyolali kecewa berat.

Baca juga: UMP Jateng 2023 Naik 8,01 Persen, Ditetapkan Sebesar Rp 1.958.169,69

Mereka tak habis pikir UMP ditetapkan melalui formula Permen Ketenagakerjaan.

"Padahal kami, saat ini masih dalam proses negosiasi penetapan UMK baik di tingkat Kabupaten maupun provinsi," kata pengurus Apindo Boyolali, Nurdin saat dihubungi TribunSolo.com, Senin (28/11/2022).

Dia menyebut kenaikan 8 persen itu sangatlah tinggi sebagai jaring pengaman buruh.

Jelas hal itu bakal berefek domino terhadap upah diatasnya.

"Penggunaan UMP ini kan hanya bagi pekerja satu tahun ke bawah. Pekerja dengan masa kerja diatas satu tahun menggunakan mekanisme skala upah. Jadi kalau UMPnya sudah tinggi, sundulannya (upah diatasnya) sudah tinggi," ujarnya.

Dia menyebut Apindo Boyolali tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Baca juga: Dikeramatkan, Situs Watu Genuk di Mojosongo Boyolali Jadi Tujuan Meditasi, Konon Auranya Positif

Sebab, sejak awal Apindo berkomitmen untuk melaksanakan aturan tersebut.

Apalagi, Permenaker 18 tahun 2022  tersebut tidak bijak di tengah kondisi krisis global dan pandemi yang belum berakhir dimana para pengusaha juga belum bangkit.

Keberatan atas Permenaker ini tak sekedar ucapan belaka.

Dia menyebut Apindo pusat bersama 9 asosiasi pengusaha bakal mengajukan Judicial Review terhadap Permenaker 18 tahun 2022.

Apalagi, jurang resesi  global yang menjadikan  harga komoditas menjadi mahal. 

Di sisi lain, pengusaha dihadapkan dengan masalah lain yaitu daya beli menurun.

“Karena memang dampak krisis global melanda banyak negara termasuk Indonesia cukup memberatkan pengusaha,” ujarnya.

(*)

Sumber: TribunSolo.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved