Janji Bupati Karanganyar Juliyatmono,Akan Menata Fasilitas Difabel di Dunia Pendidikan dan Puskesmas

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Mardon Widiyanto

TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR - Fasilitas pendidikan inklusi bagi anak disabilitas di Kabupaten Karanganyar masih dirasa kurang ideal.

Selain penyediaan guru pendamping khusus (GPK) yang minim, pelayanan terapi bagi anak disabilitas di puskesmas belum maksimal.

Hal itu disampaikan dalam forum diskusi yang dipimpin Komisi Nasional Disabilitas di rumah dinas bupati Karanganyar, Selasa (28/3/2023).

Bupati Karanganyar Juliyatmono mengakui bakal banyak evaluasi di bidang pendidikan berkat masukan dalam forum tersebut.

"Terkait penyediaan GPK, itu perlu kebijakan pusat, menyiapkan guru harus rekrutmen, namun apapun itu, gagasannya sangat bagus agar disabilitas ikut membangun Karanganyar," kata Juliyatmono kepada TribunSolo.com.

Juliyatmono pun berencana akan menata kembali layanan di puskesmas bagi penyandang disabilitas.

Hal ini agar masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Karanganyar dapat menerima layanan dengan baik.

"Komnas Disabilitas ini lembaga baru, mereka roadshow agar dapat sebanyak mungkin masukan," kata Juliyatmono.

Ketua Forum Komunikasi Buah Hati Intanpari, Hardiyanto mengungkapkan tak semua puskesmas di Kabupaten Karanganyar memiliki fasilitas keterapian penyandang disabilitas, terutama untuk disabilitas anak.

Dia menuturkan, fasilitas kesehatan yang memiliki layanan tersebut seperti puskesmas juga kurang maksimal menerapkan layanan itu.

"Terapi anak di fasilitas swasta mahal, kami mencari layanan milik pemerintah, di Karanganyar, enggak semua puskesmas melayani itu, adapun juga kurang maksimal penanganannya," kata Hardi di hadapan komisioner Komnas Disabilitas.

Baca juga: Sosok Pengisi Kursi Kosong DPRD Karanganyar yang Ditinggalkan Rohadi : PKS Tunjuk Sri Hartono

Baca juga: Pembangunan Gedung Dispora Karanganyar Dimulai, Juliyatmono Sebut untuk Dukung Bidang Pariwisata

Belum semua fasilitas pendidikan inklusi di sekolah formal milik pemerintah memiliki layanan untuk anak disabilitas juga diakui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar.

Yopi Eko Jatiwibowo menyebut seluruh SDN dan SMPN belum berstatus inklusi dan meski demikian, sekolah wajib menerima calon peserta didik baru dari kalangan disabilitas.

"Kami memang tidak menunjuk SD tertentu agar menyandang status inklusi, Namun apabila ada anak disabilitas ingin bersekolah, kita merekomendasi ke SD terdekat yang memiliki GPK," ungkap Yopi.

"Sebenarnya Pemda sudah menyiapkan lahan untuk gedung SDLB, namun tak segera direspons Pemprov, dari SDLB, juga sebenarnya mengirimkan GPK ke SD-SD yang membutuhkan, tapi sekarang oleh Pemprov ditarik," kata Yopi.

Sementara itu Kepala Dinsos Karanganyar, Sugeng Raharto menjelaskan ada terdapat 4.937 disabilitas tersebar di 17 kecamatan.

Guna mendukung kemandiriannya, pihaknya berupaya menjamin hak-haknya sesuai UU No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Ia menyadari belum semua kebutuhan disabilitas dipenuhi pemerintah.

"Tahun ini sudah diterbitkan Perbup tentang Penyandang Disabilitas, dari sisi penganggaran disiapkan sesuai kemampuan daerah, berupa pelatihan kerja dan bantuan sosial," kata Sugeng.

"Kami juga berkoordinasi ke Pemprov serta pusat untuk membantu perorangan maupun lewat organisasi," ujar ucap Sugeng.

Komisioner Komnas Disabilitas Fatimah Asri Muthmainah mengaku telah menjalin kerjasama penyediaan GPK dari lulusan universitas, satu satunya UMS.

Fatimah mengatakan para tenaga pendidik ini sangat dibutuhkan bagi kalangan disabilitas usia dini.

Sebab, tak semua kalangan tersebut mengenyam pendidikan layak.

"Jumlah disabilitas di Indonesia sekitar 25 juta jiwa, hanya 30 persen tamat SD, sedangkan 2,87 persen bisa melanjutkan ke perguruan tinggi," kata Fatimah.

"Ketidaksiapan sekolah menerima penyandang disabilitas membuat jurang semakin lebar, juga ketidakmampuan anak mengakses ke fasilitas inklusi yang biasanya jauh dari rumah," pungkas Fatimah

Para pejabat dihadirkan di sana dari Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Sosial, Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja, Disparpora, Disdukcapil dan Dinas KB Kabupaten Karanganyar.

Ormas yang membidangi disabilitas menjadi audiens dalam forum tersebut. (*)