Sudah Siapkan Posko Aduan Keterlambatan Pembayaran THR, Pemkab Sukoharjo Belum Terima Aduan

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang Ma'ruf

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo bersama Forum Peduli Buruh (FPB) mendirikan posko pengaduan pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo Sumarno mengatakan, bahwa Pemkab Sukoharjo siap untuk menerima aduan keterlambatan THR atau cicilan THR.

"Kemarin beberapa hari lalu, kami bersama pemerintah Kabupaten Sukoharjo memantau terkait pelaksanaan pembayaran THR Idul Fitri tahun 2023 dengan mendatangi sejumlah perusahaan," ucap Sumarmo, kepada TribunSolo.com, Sabtu (15/4/2023)

Di sisi lain, Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan hasil dari pantauan itu diketahui pihak perusahaan telah memenuhi kewajiban membayar THR sesuai ketentuan.

Baca juga: Pesan Bupati Sukoharjo Etik Suryani saat Malam Nuzulul Quran : Jadi Petunjuk dan Pedoman Sehari-hari

Baca juga: Jelang Lebaran 2023, Bupati Etik Pastikan Kebut Perbaikan Jalan di Sukoharjo Demi Kenyamanan Warga

"Buruh telah menerima hak pembayaran THR secara penuh seratus persen tanpa ada potongan dan dicicil," ucap Etik.

Kepala Disperinaker Sumarno menambahkan, untuk saat ini di posko pengaduan tidak ada laporan keterlambatan pembayaran THR atau cicilan THR dari Perusahaan.

"Hingga saat ini masih aman, tidak ada laporan masuk terkait tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1444 H," katanya.

"Namun kami tetap lakukan pemantauan hingga selesai lebaran apakah ada laporan masuk atu tidak," tandasnya.

Sumarno berharap masyarakat yang nantinya memiliki masalah terkait THR diminta untuk melaporkan ke posko yang disediakan oleh Pemkab Sukoharjo.

(*/adv)