PKS Sebut Anies Baswedan Capres Idaman Buruh, Klaim Punya Rekam Jejak Nyata Dibandingkan Ganjar

PKS, lanjut Indra, telah konsisten menolak omnibus law UU Cipta Kerja sejak awal penyusunan, pembahasan, hingga pengambilan keputusan melalui fraksi PKS di DPR RI.

Dalam memperingati hari buruh pula, DPP PKS meminta Presiden Joko Widodo mencabut beberapa aturan yang dinilai menyengsarakan buruh, termasuk UU Cipta Kerja.

Baca juga: Soal Kemungkinan Duet Ganjar-Prabowo di Pilpres 2024, Pengamat : Tergantung Anies Baswedan

PKS beranggapan, aturan perundang-undangan itu tidak menampakkan keberpihakan kepada pekerja atau buruh.

Indra menyebut, UU Cipta Kerja dan berbagai aturan pelaksananya yang digadang-gadang Jokowi mampu menciptakan lapangan kerja dan menyejahterakan pekerja, justru membuat oligarki berpesta. Hal ini membuat pekerja merana.

"Undang-undang Cipta Kerja justru semakin memberi ruang untuk hadirnya tenaga kerja asing, politik upah murah, PHK yang semakin dipermudah, kompensasi PHK yang diperkecil, dan outsourcing (alih daya) yang sangat diperluas," tutur Indra.

"Kemudian, pekerja kontrak yang semakin diperluas dan diperpanjang waktunya, entitas serikat pekerja diperlemah, dan berbagai hal lainnya yang membuat posisi pekerja semakin terhimpit, sulit, dan semakin merana," imbuh dia.

(Kompas.com)