Klaten Bersinar
Selamat Datang di Klaten Bersinar

Info Sukoharjo

Bupati Sukoharjo Laporkan APBD 2022 di Rapat Paripurna, Singgung Penerapan Belanja Tak Maksimal

Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaa APBD tahun 2022 lalu.

Penulis: Anang Maruf Bagus Yuniar | Editor: Reza Dwi Wijayanti
Tribunsolo.com/Anang
Bupati Sukoharjo, Etik Suryani hadiri rapat paripurna di gedung DPRD, Senin (26/6/2023) lalu. 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang Ma'ruf

TEIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Bupati Sukoharjo, Etik Suryani hadiri rapat paripurna di gedung DPRD, Senin (26/6/2023) lalu.

Rapat paripurna tersebut membahas rancanan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022.

Kedatangan Bupati Sukoharjo, disambut meriah oleh anggota DPRD Sukoharjo.

Baca juga: Jelang Idul Adha 1444 H, Pemkab Sukoharjo Pastikan Jumlah Hewan Kurban Melimpah

Sambutan anggota DPRD tersebut dalam rangka memberikan apresiasi kepada Pemkab Sukoharjo atas diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) LKPD Tahun 2022.

Mengingat, Kabupaten Sukoharjo meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) LKPD kedelapan kalinya secara berturut-turut.

Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaa APBD tahun 2022 lalu.

Penyampaian tersebut terkait kajian potensi pendapatan daerah, dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan, dengan tetap mendasarkan arah kebijakan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD.

"Strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, antara lain melalui inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan aset daerah untuk peningkatan pendapatan daerah," ujarnya.

Etik Suryani menyebut kendala yang selama ini menjadi persoalan yakni kurangnya SDM untuk melakukan kajian di lapangan.

Adanya kendala kurangnya SDM dalam kajian lapangan mempengaruhi penerapan belanja tahun anggaran 2022, sehingga anggaran belanja tidak maksimal.

Data yang di peroleh TribunSolo.com, penyebab adanya penerapan belanja Tahun Anggaran 2022 tidak maksimal.

Penerapan belanja tahun 2023 dengan persentase 89,30 persen, diantaranya disebabkan adanya belanja modal bangunan kesehatan pada RSUD Ir Soekarno.

Pasalnya RSUD Ir. Soekarno dianggarkan sebesar Rp65.000.000.000,00 namun realisasi sebesar Rp821.248.000,00.

Selanjutnya, belanja subsidi pada BPKPAD yang dianggarkan sebesar Rp1.478.511.000,00, realisasi sebesar Rp704.788.792,00.

Sumber: TribunSolo.com
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved