Bupati Sukoharjo Laporkan APBD 2022 di Rapat Paripurna, Singgung Penerapan Belanja Tak Maksimal

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang Ma'ruf

TEIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Bupati Sukoharjo, Etik Suryani hadiri rapat paripurna di gedung DPRD, Senin (26/6/2023) lalu.

Rapat paripurna tersebut membahas rancanan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022.

Kedatangan Bupati Sukoharjo, disambut meriah oleh anggota DPRD Sukoharjo.

Baca juga: Jelang Idul Adha 1444 H, Pemkab Sukoharjo Pastikan Jumlah Hewan Kurban Melimpah

Sambutan anggota DPRD tersebut dalam rangka memberikan apresiasi kepada Pemkab Sukoharjo atas diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) LKPD Tahun 2022.

Mengingat, Kabupaten Sukoharjo meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) LKPD kedelapan kalinya secara berturut-turut.

Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaa APBD tahun 2022 lalu.

Penyampaian tersebut terkait kajian potensi pendapatan daerah, dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan, dengan tetap mendasarkan arah kebijakan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD.

"Strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, antara lain melalui inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan aset daerah untuk peningkatan pendapatan daerah," ujarnya.

Etik Suryani menyebut kendala yang selama ini menjadi persoalan yakni kurangnya SDM untuk melakukan kajian di lapangan.

Adanya kendala kurangnya SDM dalam kajian lapangan mempengaruhi penerapan belanja tahun anggaran 2022, sehingga anggaran belanja tidak maksimal.

Data yang di peroleh TribunSolo.com, penyebab adanya penerapan belanja Tahun Anggaran 2022 tidak maksimal.

Penerapan belanja tahun 2023 dengan persentase 89,30 persen, diantaranya disebabkan adanya belanja modal bangunan kesehatan pada RSUD Ir Soekarno.

Pasalnya RSUD Ir. Soekarno dianggarkan sebesar Rp65.000.000.000,00 namun realisasi sebesar Rp821.248.000,00.

Selanjutnya, belanja subsidi pada BPKPAD yang dianggarkan sebesar Rp1.478.511.000,00, realisasi sebesar Rp704.788.792,00.

Sedangkan untuk belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp32.184.811.308,00 dengan realisasi sebesar Rp53.657.650,00.

Baca juga: Dua Warga Sukoharjo Rumahnya Kebakaran, Bupati Etik Suryani Beri Bantuan Rehab RTLH

Menurut, Etik Suryani orientasi belanja yang disebutkan tadi, merupakan skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhan hak dasar masyarakat.

"Hal tersebut tadi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022," jelasnya.

Peraturan Mentri Dalam Negeri tersebut menyebut peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan minimal 20 persen.

20 persen total belanja daerah dan fungsi kesehatan minimal 10 persen dari total belanja daerah di luar gaji. (*/adv)