Moeldoko Sebut PLTSa Putri Cempo Solo Belum Bisa Beroperasi, Ini Sejumlah Kendala yang Menghadang

Laporan TribunSolo.com, Mardon Widiyanto

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko mengecek operasional salah satu proyek strategis nasional (PSN) Pemerintah Pusat di Kota Solo, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di TPA Putri Cempo, Mojosongo, Jebres, Kota Solo, Sabtu (15/7/2023).

Moeldoko menyebutkan PLTSa Putri Cempo ini belum bisa beroperasi karena masih ada syarat-syarat yang belum terpenuhi.

Padahal proyek PLTSa di Putri Cempo sudah berjalan 97,5 persen.

"Kita melihat karena sebentar lagi PLTSa ini bakal beroperasi, tapi masih ada kendala-kendala yang perlu masih kita catat," ucap Moeldoko kepada TribunSolo.com, Sabtu (15/7/2023).

Salah satu kendala yang dihadapi PLTSa Putri Cempo Solo adalah belum lolos uji Sertifikasi Layak Operasi (SLO).

Dia mengatakan ada persoalan yang sangat teknikal yaitu bagaimana mensinkronkan aturan LHK yang lebih mengarah ke Inseminator atau pembakaran, dimana pembakaran itu diuji asapnya.

"Kalau asapnya purering dengan dioksin maka memenuhi standar lepas," ucap Moeldoko.

Dia mengatakan, proses ini bukan proses pembakaran, sampahnya diseleksi serta lalu dihancurkan dengan ukuran tertentu.

Baca juga: Pemkot Solo Dikritik Jokowi soal Pengelolaan Sampah, Gibran : PLTSA Putri Cempo Bakal Jadi Andalan

Baca juga: Update PLTSa Putri Cempo Solo : Masih Penuhi Standar Layak Operasional, Target Beroperasi April 2023

Kemudian, sampah tersebut masuk dengan proses kimia yang mana menghasilkan gas, gas ini dibawa ke belakang (generator) setelah itu keluarlah listrik.

"Dari situ keluarlah namannya fler, kalau nggak kebuang, sehingga kebakar. Sehingga tidak ada gas emisi, ini yang perlu disinkronisasi. Itu dibidang kebijakan, itu harus ada solusi," ungkap Moeldoko.

Kendala kedua yang dihadapi manajemen PLTSa Putri Cempo Solo adalah soal masalah lahan.

Dia menyebut lahan yang digunakan untuk proyek PSN perlu diperlebar lagi.

"Persoalan lapangan simpel, perlu lahan 2 hektar, tapi masih 1 hektar. Sebenarnya hanya perlu diperluas, lahan sudah ada tinggal proses bagaimana membedakan sampah-sampah itu sehingga dapat dijadikan proses seleksi," kata Moeldoko.

Selain itu, akses keluar masuk kendaraan pengangkut sampah perlu diperlebar untuk memudahkan masuk keluarnya kendaraan.