Respons Heru Budi Diminta Teruskan Program Anies Baswedan di Jakarta, Nasdem: Jangan Politik Praktis

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Begini respons penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono saat diminta melanjutkan program prioritas di era Gubernur Anies Baswedan.

Permintaan kepada Heru Budi itu disampaikan Fraksi DPRD DKI dalam rapat paripurna terkait pemandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban APBD DKI 2022 lalu.

Terdapat dua fraksi yang menyampaikan desakan itu, yaitu Fraksi NasDem dan Fraksi PKS.

Baca juga: Kesaksian Korban Penjualan Ginjal ke Kamboja : Kini Mudah Lelah Setelah Satu Ginjalnya Diambil

Baik Nasdem maupun PKS saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024.

Sementara, Heru Budi mengaku sudah melakukan sejumlah program yang digagas Anies Baswedan.

“Program gubernur sebelumnya itu kan pembangunan harus berkelanjutan. Ini sudah kami jalani, (normalisasi) Ciliwung kami jalani, perbaikan jalan kami jalani, semua kami jalani,” ucapnya saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Senin (24/7/2023).

Orang nomor satu di Jakarta juga menjelaskan, program yang kini dijalankan Pemprov DKI ini sejalan dengan yang disusun oleh pendahulunya.

Baca juga: 5 Hasil Survei Terbaru Capres 2024: Elektabilitas Prabowo Ganjar Selisih Tipis, Anies Paling Buncit

“Pemerintah itu harus berkesinambungan. Saya juga harus menjalankan program yang lalu,” ujarnya.

Salah satu program yang disorot oleh Fraksi PKS DPRD DKI ialah terkait kawasan Transit Oriented Development (TOD) yang sebelumnya gencar dibangun Anies Baswedan.

Heru memastikan jika program integrasi transportasi umum tersebut kini juga terus dikembangkan oleh Pemprov DKI.

“TOD itu sudah sebagian kami jalankan, termasuk TOD di Tanah Abang dan TOD lain di Jakarta Selatan,” tuturnya.

Pemprov DKI pun kata dia sudah berkomitmen untuk melanjutkan program baik yang sudah dibuat Gubernur Anies Baswedan sebelumnya.

Baca juga: Survei Indikator Politik : Prabowo Menang Jika Lawannya Hanya Ganjar, Didukung Pemilih Anies

“Saran dari PKS itu baik untuk perkembangan pembangunan ekonomi. Saya akan lanjutkan, saya teruskan,” tuturnya.

Selain PKS, desakan agar Heru Budi melanjutkan program prioritas era Gubernur Anies Baswedan juga disampaikan Fraksi NasDem DPRD DKI.

Namun Fraksi NasDem tak menjelaskan secara detail mengenai program prioritas tersebut yang harusnya diteruskan Heru Budi dari Anies.

"Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mengingatkan kepada Pj Gubernur agar dapat bekerja lebih konsen lagi terutama dalam menjalankan program-progam prioritas Gubernur dan tidak ikut dalam berpolitik praktis, tetapi tetap menjalankan dan mengawasi jalannya program-progam gubernur terdahulu," ujar pandangan Fraksi NasDem yang dibacakan oleh Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Jupiter dalam rapat paripurna, Senin (24/7/2023). 

Selain soal peringatan tak berpolitik praktis, Fraksi NasDem menyampaikan sejumlah catatan terhadap kinerja pertanggungjawaban kinerja Pemprov DKI Jakarta di tahun 2022.

Di bidang pendidikan, Fraksi NasDem menyoroti temuan BPK terkait adanya dana mengendap sebesar Rp 197 miliar yang belum disalurkan kepada penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Kemudian, Fraksi NasDem juga menyoroti soal angka stunting di Jakarta.

Menurut NasDem, kenyataan di lapangan saat ini mengenai stunting, seharusnya mengikuti target yang dicanangkan Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Hal itu berkaca dari kinerja Pemprov DKI Jakarta yang hanya mampu menurunkan angka stunting di Jakarta sebesar dua persen pada tahun 2022 yakni dari 16,8 persen menjadi 14,8 persen.

Menurut NasDem, angka tersebut masih terlalu tinggi untuk DKI Jakarta.

"Angka tersebut masih jauh dari target yang seharusnya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan target nol persen untuk angka prevelensi stunting.

Hal ini sesuai dengan statement Gubernur terdahulu bapak Anies Baswedan yaitu target penurunan stunting sebesar nol persen, bukan seperti harapan skeptis yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan yaitu 13,5 persen," papar Jupiter membacakan pandangan Fraksi NasDem.

Lebih lanjut, Fraksi NasDem juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk lebih ketat melakukan pengawasan terhadap aset yang dimilikinya.

"Pemprov DKI sudah harus menyusun road map pengelolaan aset secara sistematis dan transparan sehingga tidak lagi kecolongan dalam mengelola aset milik Pemprov itu sendiri," ujar Jupiter.

Sorotan lain dari Fraksi NasDem kepada Pemprov DKI yakni untuk berani dalam menagih piutang yang belum dibayarkan.

Hal itu berkaca dari berakhirnya kerjasama antara PAM jaya dengan Palyja dan Aetra.

"Fraksi NasDem juga mengingatkan kepada Pemprov DKI Jakarta agar dapat melakukan penagihan piutang yang belum diselesaikan dengan perbaikan billing system yang dulu dimiliki oleh mitra swasta yakni Palyja dan Aetra," ujar Jupiter.

(Tribun Jakarta)