Bupati Sragen Ngaku Tak Punya Solusi Buat Turunkan Harga Beras yang Sentuh Rp14.000/Kg : No Comment

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Septiana Ayu Lestari

TRIBUNSOLO.COM, SRAGEN - Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati tidak punya solusi soal harga beras di Sragen yang menggila beberapa waktu terakhir.

Harga beras di Sragen kini bahkan menyentuh angka Rp 12.000 - Rp 14.000 per kilogram.

Kenaikan harga beras yang tidak biasa, bahkan tertinggi sepanjang sejarah itu terjadi dalam 2 pekan terakhir.

Yuni mengatakan harga beras yang tidak biasa, disebabkan karena musim kemarau dimana beras susah didapatkan.

Menurutnya, saat rapat pengendalian inflasi, pemerintah daerah belum diberi instruksi untuk mencairkan dana tidak terduga (DTT).

"Karena sekarang musim kemarau begini ya, paceklik, beras juga susah didapat, kemarin waktu pengendalian inflasi kita belum diinstruksikan untuk mengeluarkan dana cadangan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari," katanya kepada TribunSolo.com, Selasa (5/9/2023).

Baca juga: Kisah Warga Jatisari Sragen : 31 Tahun Pilih Beli Air, Masak Nasi Pakai Air Tanah, Warna Jadi Kuning

Baca juga: Sita Perhatian Warga, Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Pemilik Salon di Sragen Jadi Tontonan

Lanjutnya, berkaca pada saat penanganan dan pasca pandemi covid-19, pemerintah daerah diizinkan untuk menggunakan DTT untuk mengendalikan inflasi.

DTT tersebut sebelumnya dapat digunakan untuk menggelar pasar murah hingga biaya distribusi.

Namun, penggunaan DTT menurut Yuni tidak dapat dilakukan saat ini karena belum turun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya.

"Tapi sekarang kita belum bisa (menggunakan DTT), karena belum punya juklak juknisnya, misalkan untuk beli beras di Sragen supaya harga lebih stabil," terangnya.

Sementara itu, ditengah musim paceklik saat ini, di Kabupaten Sragen terdapat 50 persen penggilingan padi berskala kecil yang gulung tikar.

Ketika para pengusaha padi ingin meminta solusi kepada Pemkab Sragen, Yuni juga tidak punya solusi.

Salah satunya dengan meminta Pemkab Sragen membatasi pembelian padi oleh perusahaan besar.

"Sebenarnya petani juga bisa setor ke Bulog, jadi ya, sulit kalau itu, saya no comment," pungkasnya.